Berita

jokowi

Kemenhub Tak Tahu Bagaimana Status Mobil yang Dipakai Jokowi

RABU, 04 JANUARI 2012 | 12:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Mobil “Kiat Esemka” buatan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta menjadi pusat perhatian setelah Wali Kota Solo, Joko Widodo secara  resmi menggunakannya sebagai mobil dinas.

Padahal mobil itu belum mengantongi sertifikat tipe karena emisi gas buangnya belum memenuhi standar.

Terkait hal itu, Jubir Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Rabu, 4/1), angkat bicara.


"Informasi yang saya peroleh mobil yang dipakai Pak Walikota tersebut adalah versi yang baru," jelasnya.

Artinya rekomendasi Kemenhub agar mesin mobil diperbaiki supaya memenuhi emisi gas buang sudah dijalankan?

"Ya kelihatannya. Namun, belum diajukan kembali untuk disertifikasi uji tipe," jawabnya.

Namun, saat ditanya apakah Jokowi sudah layak menggunakan mobil itu padahal belum mengantongi sertifikat tipe, Bambang tak mengomentarinya.

"Saya tidak mau masuk ke ranah itu ya. Karena yang mengeluarkan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) bukan domain Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk mobil boleh digunakan di jalan di jalan raya, harus mengantongi STNK. Katanya lagi, yang mengeluarkan STNK bukan pihaknya, jadi dia sama sekali tidak tahu mengenai status kendaraan tersebut.

"(Tapi) untuk memperoleh STNK mobil baru, itu harus punya namanya sertifikat tipe. Untuk mendapatkan sertifikat tipe harus diuji tipe," tandasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya