Sahkan RUU Desa atau Ganti Rezim SBY!

RMOL. Terasa betul terik matahari di atas gedung Chandra Wilwaltika, Jalan Pandaan Tretes, Pasuruan, Jawa Timur siang ini (Senin, 2/12). Belum lagi enam AC yang dipasang dalam gedung berkapasitas seribu orang itu mati. Tak masuk akal bagi siapapun yang ada di dalam ruangan untuk bisa menahan cucuran keringat.

Tapi 500 lebih kepala desa dan aparat desa se Jawa Timur yang hadir di ruangan bergeming dengan suasana demikian. Tak sedikit pun mereka ngeluh. Mereka tetap semangat membahas nasib Undang-undang Desa.

"Setuju," kompak kepala dan aparat desa di ruangan itu menyambut ajakan Ketua Parade Nusantara Sudiro Santoso untuk tidak menggeser sedikitpun niat dalam mempejuangkan UU desa.

Dua pintu masuk gedung Chandra Wilwaltika berukuran sedang, satu di sebelah kiri podium, yang satu lagi di muka podium, jadi andalan udara. Tapi tetap saja tidak bisa menahan cucuran keringat. Baju cokelat seragam kepala desa dan aparat desa tak bisa menutupi basahnya punggung mereka dengan keringat.

"Sahkan atau kita revolusi. Sahkan atau kita ganti rezim. Sahkan atau kita ganti sistem," kecam Sudiro.

"Setuju," jawab mereka. Beberapa peserta terlihat mengipas-ipaskan koran dengan tangan kanan ke bagian dadanya. Tapi lengan kirinya diangkat sambil mengepalkan tangan.

Giliran Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, DR Rizal Ramli menyampaikan pandangan di podium. Podiumnya sangat sederhana. Meja dengan tinggi sebahu tanpa hiasan sedikit pun.

"Kalau ada UU yang disponsori asing cepat sekali jadi UU. Kalau UU untuk rakyat tidak didengar, malah diperlambat, dipermainkan," kata Rizal.

"Kenapa cepat sekali? Karena diiming-imingi, di tuker dengan pinjaman," jelas dia.

Mantan Menko Perekonomian itu kemudian memberikan contoh. Keluar pinjaman 400 juta dolar, tapi dipesan agar UU Migas menguntungkan asing. Indonesia hanya boleh menggunakan maksimum 20 persen gas yang ada. "Akibatnya PLN kesulitan mencari gas."

Lalu masih kata dia, ada Undang-undang tentang air. Jelas dalam UUD air merupakan milik rakyat, tapi atas pesanan asing itu kemudian ditukar pinjaman 300 juta dolar.

"Sanggupkah kepala desa membayar UU Desa?" tanya mantan Menteri Keuangan itu disambut teriakan "Tidak".

Karena tidak mampu membayar, kata Rizal menguatkan perjuangan kepala desa dan aparat desa, maka hal itu harus direbut.

"Kita harus perjuangankan, kita tekan supaya UU itu ada," tandas Rizal yang merupakan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan. [ysa]