Berita

presiden sby

Mudah Ditebak Siapa Menteri Yang Tak Pasang Badan untuk SBY

JUMAT, 30 DESEMBER 2011 | 10:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sekretaris Kabinet Dipo Alam memang tidak membeberkan siapa menteri yang tidak mau pasang badan kepada Presiden SBY saat mendapat kecaman publik.

Tapi, sebenarnya menteri yang dimaksud Dipo Alam bisa ditebak, yaitu menteri yang tidak mau membela SBY terutama pada saat para tokoh agama membeberkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan SBY.

Pengamat politik Siti Zuhro menilai, selama ini memang yang selalu meluruskan pemberitaan miring terhadap presiden, hanya staf presiden, bukan para menteri. Padahal, kirtik itu biasanya bersangkutan langsung dengan kebijakan menteri. Mestinya, menteri-menteri itulah yang meluruskannya kepada publik.


"Beberapa poin kebohongan (Presiden SBY versi tokoh agama) kemiskinan, pengangguran, HAM, pemberantasan korupsi kurang serius," katanya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 30/12).

Menurut Siti, agar para menteri sejalan dengan apa yang diinginkannya, Presiden SBY perlu mengultimatum para menterinya. Karena dia menegaskan, Presiden memiliki otoritas untuk meminta para menterinya menanggalkan jaket partai.

"(Tapi) saya nggak yakin yang seperti itu disampaikan. Karena SBY meminta yang lain itu paham. Itu kan politik harmoni yang selalu dijalankan Pak SBY," jelasnya.

Terkait dengan ancaman reshuffle yang dilontarkan oleh Dipo, menurutnya, itu hanya ancaman, peringatan dini kepada para menteri untuk bekerja lebih giat lagi. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya