Berita

ilustrasi/ist

Tawar-menawar UU Warnai Gonjang-ganjing Setgab Tahun Depan

KAMIS, 29 DESEMBER 2011 | 22:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Situasi politik tahun 2012 tak akan berbeda jauh dengan tahun ini. Gonjang-ganjing antar partai politik pendukung pemerintah (Setgab) masih akan terjadi.

"Kita akan menyaksikan koalisi yang tidak paralel di pemerintah dengan di parlemen. Antar mereka terjadi tawar menawar politik," kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuchro, kepada Rakyat Merdeka Online bebearpa saat lalu (Kamis, 29/12).

Siti merinci, tahun depan akan terjadi tawar-menawar antar partai anggota Setgab dalam rangka menggolkan undang-undang mengenai Pilkada dan desa yang saat ini tengah digodok di DPR.


"Undang-undang ini berkaitan langsung dengan kepentingan mereka di 2014 nanti," jelas Siti.

Rancangan Undang-undang Pilkada menyangkut hajat hidup Parpol. Makanya penting untuk membuat agar Undang-undang tersebut "mengakomodasi" kepentingan mereka.
"RUU desa menjadi lahan yang seksi untuk diperebutkan oleh semua Parpol. Semua Parpol terjun ke desa. Ada yang menggunakan perspektif ekonomi atau pemberdayaan politik," tandasnya.

Gonjang-ganjing yang baru, ungkap Siti, kemungkinannya terkait isu pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kebetulan akan digelar pada tahun depan.

"Pergantian pengurus KPU isu yang juga seksi bagi Parpol," demikian Siti yang menjadi panitia seleksi (Pansel) pengurus KPU. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya