Berita

reydonnyzar Moenek/ist

Hindari Pecah Kongsi, Pemerintah Usulkan hanya Kepala Daerah yang Dipilih

SENIN, 26 DESEMBER 2011 | 09:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto resmi mengundurkan diri kemarin. Keputusan Prijanto ini semakin memperpanjang daftar kepala daerah yang pecah kongsi sebelum masa tugas berakhir.

Karena dari data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, dari 244 Pemilu Kada pada 2010 dan 67 pada 2011, hampir 94 persen di antaranya pecah kongsi. Agar hal serupa tidak kembali terjadi, Kemendagri menyiapkan RUU Pilkada, pecahan dari UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang salah satu poinnya untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Ke depan terhadap penentuan kepada derah tidak berasal dari sistem paket. Dalam pemilihan, hanya memilih kepala daerah," jelas Jurubicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek ketika dihubungi Rakyat Merdeka Online Senin (26/12).


Setelah enam bulan terpilih, Kepala Daerah lalu mengajukan tiga calon untuk menjabat sebagai wakil kepala daerah. Calon itu berasal dari pegawai negeri sipil yang jenjang birokrasinya tertinggi di daerah tersebut. "Nanti bisa digagas, apakah melalui penunjukan atau penetapan untuk provinsi dan untuk kabupaten kota melalui DPRD. Itu tergantung pembahasan," jelasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya