Berita

BENTROK BIMA

Benar, Ada Pengunjuk Rasa Bawa Senjata Tajam

MINGGU, 25 DESEMBER 2011 | 11:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Diakui, terdapat anggota masyarakat yang membawa senjata tajam saat unjuk rasa mendesak Bupati mencabut SK 188 terkait izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara di kawasan Pelabuha Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, kemarin. Tapi, diingatkan, senjata tajam yang dimaksud adalah peralatan petani.

"Karena mereka sepulang dari sawah langung ikut aksi," jelas aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bima Delian Lubis kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 25/12).

Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang ini, jelas Lubis, dari awal tidak pernah berniat melakukan penyerangan. Posisi massa hanya bertahan.


"Kalau kami mau merusak, sejal awal kami sudah kuasai pelabuhan, kami bisa bakar. Tapi kami dari awal tidak mau anarkis, kami tidak mau melakukan perusakan," sambungnya.

Karena itu dia membantah ada anggota aksi yang membawa bom molotov seperti dituding Kabag Penum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar. "Tidak ada bom molotov. Kami hanya bertahan," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Kombes Boy menyatakan bahwa pengunjuk rasa membawa senjata tajam dan bom molotov.

"Upaya mediasi dengan pelaku unjuk rasa sebelumnya sudah dilakukan dengan
mempertemukan perwakilan massa dengan Pemda Bima. Namun, mereka tetap melakukan aksinya dengan membawa berbagai senjata tajam dan bom molotov," pungkas Boy beralasan. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya