Berita

ansori/ist

PENEMBAKAN MAHASISWA BIMA

Polisi Bertindak Brutal, Presiden SBY Jangan Hanya Diam

SABTU, 24 DESEMBER 2011 | 15:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kebrutalan aparat kepolisian hari ini (Sabtu, 24/12) dalam menangani unjuk rasa masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, yang mendesak pencabutan izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape, terus mendapat kutukan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menegaskan, aksi brutal kepolisian itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kejadian ini adalah potret buruk dari aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

"Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan tewasnya beberapa orang aktivis mahasiswa di Bima, Nusa Tenggara Barat," tegas Saleh kepada Rakyat Merdeka Online sore ini (Sabtu, 24/12).


Karena itu, Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden SBY segera turun tangan untuk menangani masalah ini. Sebagai kepala pemerintahan, sudah merupakan kewajiban Presiden SBY melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Bukan malah sebaliknya membiarkan aparat kepolisian menembaki dan membunuh rakyat yang sedang menyuarakan aspirasinya.

"Di alam demokrasi, demonstrasi dan aksi-aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar. Hak tersebut secara tegas dilindungi oleh UUD 1945. Karena itu, tindakan represif tersebut jelas-jelas mengkhianati amanat konstitusi yang merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia," tegas dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

"Aksi-aksi (aparat) ini menjadi semakin tak berperikemanusiaan, karena aksi yang dilakukan diduga untuk menjaga kepentingan pemilik modal. Ini sekaligus mencerminkan bahwa aparat kepolisian digaji oleh rakyat bukan untuk melindungi rakyat, tetapi melindungi kepentingan segelintir orang yang memiliki uang," demikian Saleh menambahkan.

Dalam konteks ini, sambung Saleh, sudah sepatutnya Presiden SBY mengevaluasi hasil kerja Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Kalau perlu, segera diberhentikan karena terbukti tidak berhasil memimpin lembaga ini dengan baik. Persoalan ini, tegas Saleh mengingatkan, jangan sempat diabaikan karena dapat menimbulkan kemarahan rakyat yang luar biasa

Hingga kini tercatat dua pengunjuk rasa tewas dalam aksi di Bima tersebut. Mereka adalah Ansori, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Alamsyah, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam.[dem]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya