Pemuda Muhammadiyah: Copot Kepala BPN!

RMOL. Konflik kepemilikan lahan yang selama ini terjadi, dan mencuat setelah kasus Mesuji terungkap, ditengarai karena tidak adanya keberpihakan pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional mengurus sertifikat bagi masyarakat, khususnya petani yang selama ini tidak mampu menjangkau biaya pembuatan sertifikat tanah.

Sehingga program sertifikasi lahan sawit petani atau petani-petani lainnya tidak pernah jalan. Justru lahan-lahan itu diserobot oleh pemilik modal karena mampu membuat sertifikat.

Hal itu diungkapkan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Pemberdayaan Buruh, Tani, Nelayan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 21/12).

"(Kepala BPN) Joyo Winoto kami anggap sangat berpihak terhadap pemilik modal dan abai keberpihakan kepada petani dan masyarakat miskin yang membutuhkan lahan untuk mengakselerasi kesejahteraan mereka. Apabila Joyo dengan keberpihakan dia terhadap pemilik modal seperti itu, maka kasus sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan besar akan terus terjadi," tegas Dahnil, yang juga Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ini.

Karena itu Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden SBY mengganti Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Alasannya, jelas ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini, Joyo Winoto tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia. Kebijakannya lebih berorientasi pemilik modal.

"Tidak ada gebrakan orisinil dalam membenahi sistem pertanahan. (Justru) ada korban yang muncul akibat sengketa lahan. Akibatnya, SBY disalahkan dan dianggap tak mampu melindungi rakyat. Padahal, ini adalah kesalahan Joyo. Daripada terus-terusan mendatangkan kerugian bagi SBY, sebaiknya Joyo diganti saja," tegas Dahnil. [zul]