Hot Money Masih Jadi Penyakit Utama Ekonomi Indonesia

Pemerintahan SBY-Boediono kerap membangga-banggakan cadangan devisa negara yang cukup besar dan mencapai 110 miliar dolar AS. Tetapi pemerintah tidak pernah menjelaskan kepada publik, dari cadangan devisa sebesar itu berapa sesungguhnya yang benar-benar dapat dikontrol oleh negara.

"Hal itu tidak dijelaskan karena begitu dijelaskan akan tampaklah bahwa pemerintah hanya mampu berwacana dan propaganda," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan Kamis pagi (17/11).

Mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian ini mengatakan, dari cadangan devisa sebesar itu hanya 25 persen yang benar-benar dikuasai negara. Itu artinya sebagian besar dari cadangan devisa tersebut adalah hot money yang bisa kapan saja keluar.

"Kalau sudah begitu (hot money keluar), Indonesia bisa colapse. Krisis keuangan berubah menjadi krisis ekonomi dan berlanjut menjadi krisis politik. Pemerintah dapat jatuh seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa saat ini," ujar pendiri Econit Advisory ini.

Daya rusak hot money, menurutnya lagi, dapat diminimalisir dengan pembenahan birokrasi untuk menghilangkan berbagai hambatan. Proses ini dikenal dengan nama debottlenecking. Tetapi, dari yang tampak sejauh ini, pemerintah tidak menghilangkan hambatan-hambatan itu, melainkan membuat hambatan-hambatan baru. Atau dengan kata lain, pemerintah SBY dengan pertimbangan-pertimbangan politik malah memperpanjang dan memperumit rantai birokrasi. Posisi wakil menteri merupakan bagian dari tindakan yang dapat memperburuk wajah birokrasi.

"Padahal, kalau birokrasi bersahabat, uang panas bisa jadi uang dingin, karena ia turun ke bawah dan menjelma menjadi proyek riil," sambungnya.

Rizal Ramli juga menyoroti peranan lembaga keuangan dan ekonom baik dalam dan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan asing yang selalu menutup-nutupi kenyataan ekonomi Indonesia dengan cerita-cerita indah untuk menyesatkan publik.

Pengaruh kelompok-kelompok ini sama persis pada saat menjelang kehancuran ekonomi Indonesia di tahun 1998. Mereka selalu mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dalam kondisi yang prima dan karenanya harus tetap dibiarkan terbuka lebar-lebar. Padahal advise seperti ini menyesatkan dan dapat berakibat fatal.

Di tahun 1998 lalu pemerintah sempat mengetatkan likuiditas. Tetapi dipengaruhi dan bahkan dipaksa oleh asing untuk mengendurkannya lagi. Akibatnya, uang panas yang ada dengan mudah keluar.

"Ini adalah skenario untuk menghancurkan kita. Setelah kita hancur mereka akan masuk dan membeli semua yang kita miliki dengan mudah dan murah. Kita pun kembali terjajah," demikian Rizal Ramli. [guh]