Berita

fadli zon/ist

Fadli Zon: Ada Syarat untuk Pergantian Pemerintah di 2012

SELASA, 15 NOVEMBER 2011 | 13:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ada persamaan antara krisis sektor keuangan di level global yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik di banyak negara pada kurun 1997-1998 dengan hal serupa di tahun ini.

Di pertengahan 1997, Presiden Soeharto ketika itu mengatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Analis ekonomi internasional pun menyampaikan hal yang sama. Namun di bulan Januari 1998, tanda-tanda krisis semakin kuat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jeblok ke titik 18 ribu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ketika berbicara dalam diskusi di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Harmoni, Jakarta, Selasa siang (15/11). Menurut Fadli Zon, kini pun rakyat dininabobokan dengan jargon dan propaganda yang sama. Padahal keadaan di kalangan rakyat sudah sedemikian sulit.

Anehnya, sambung Fadli, ada kesan rakyat masih merasa nyaman dan sabar. Hanya segelintir saja yang turun ke jalan dan menyampaikan protes dengan terbuka. Hal ini karena propanda pemerintah berhasil membuat rakyat merasa keadaan masih biasa-biasa saja. Dari survei yang dilakukan Gerindra beberapa waktu lalu pun diperoleh hasil yang menyebutkan hampir 50 persen responden menganggap pemerintahan SBY masih tergolong berhasil.

“Sulit meggerakkan masyarakat, kecuali ada trigger. Di tahun 1998, IMF mendesak pemerintah menaikkan BBM hingga 70 persen,” ujarnya.

Di tahun 2012 yang akan datang, sebut Fadli, ada kondisi yang sulit dihindarkan pemerintah. Krisis ekonomi dan krisis pangan akan bertemu dengan krisis politik. Inilah syarat yang dibutuhkan oleh sebuah trigger.

“Bila itu terjadi, barulah kita bisa berharap pergantian pemerintahan akan terjadi di tahun 2012,” demikian Fadli sambil menambahkan tanpa itu perubahan hanya bisa terjadi tahun 2014 lewat pemilihan umum. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya