Berita

fadli zon/ist

Fadli Zon: Ada Syarat untuk Pergantian Pemerintah di 2012

SELASA, 15 NOVEMBER 2011 | 13:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ada persamaan antara krisis sektor keuangan di level global yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik di banyak negara pada kurun 1997-1998 dengan hal serupa di tahun ini.

Di pertengahan 1997, Presiden Soeharto ketika itu mengatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Analis ekonomi internasional pun menyampaikan hal yang sama. Namun di bulan Januari 1998, tanda-tanda krisis semakin kuat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jeblok ke titik 18 ribu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ketika berbicara dalam diskusi di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Harmoni, Jakarta, Selasa siang (15/11). Menurut Fadli Zon, kini pun rakyat dininabobokan dengan jargon dan propaganda yang sama. Padahal keadaan di kalangan rakyat sudah sedemikian sulit.

Anehnya, sambung Fadli, ada kesan rakyat masih merasa nyaman dan sabar. Hanya segelintir saja yang turun ke jalan dan menyampaikan protes dengan terbuka. Hal ini karena propanda pemerintah berhasil membuat rakyat merasa keadaan masih biasa-biasa saja. Dari survei yang dilakukan Gerindra beberapa waktu lalu pun diperoleh hasil yang menyebutkan hampir 50 persen responden menganggap pemerintahan SBY masih tergolong berhasil.

“Sulit meggerakkan masyarakat, kecuali ada trigger. Di tahun 1998, IMF mendesak pemerintah menaikkan BBM hingga 70 persen,” ujarnya.

Di tahun 2012 yang akan datang, sebut Fadli, ada kondisi yang sulit dihindarkan pemerintah. Krisis ekonomi dan krisis pangan akan bertemu dengan krisis politik. Inilah syarat yang dibutuhkan oleh sebuah trigger.

“Bila itu terjadi, barulah kita bisa berharap pergantian pemerintahan akan terjadi di tahun 2012,” demikian Fadli sambil menambahkan tanpa itu perubahan hanya bisa terjadi tahun 2014 lewat pemilihan umum. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya