Berita

fadli zon/ist

Fadli Zon: Ada Syarat untuk Pergantian Pemerintah di 2012

SELASA, 15 NOVEMBER 2011 | 13:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ada persamaan antara krisis sektor keuangan di level global yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik di banyak negara pada kurun 1997-1998 dengan hal serupa di tahun ini.

Di pertengahan 1997, Presiden Soeharto ketika itu mengatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Analis ekonomi internasional pun menyampaikan hal yang sama. Namun di bulan Januari 1998, tanda-tanda krisis semakin kuat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jeblok ke titik 18 ribu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ketika berbicara dalam diskusi di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Harmoni, Jakarta, Selasa siang (15/11). Menurut Fadli Zon, kini pun rakyat dininabobokan dengan jargon dan propaganda yang sama. Padahal keadaan di kalangan rakyat sudah sedemikian sulit.

Anehnya, sambung Fadli, ada kesan rakyat masih merasa nyaman dan sabar. Hanya segelintir saja yang turun ke jalan dan menyampaikan protes dengan terbuka. Hal ini karena propanda pemerintah berhasil membuat rakyat merasa keadaan masih biasa-biasa saja. Dari survei yang dilakukan Gerindra beberapa waktu lalu pun diperoleh hasil yang menyebutkan hampir 50 persen responden menganggap pemerintahan SBY masih tergolong berhasil.

“Sulit meggerakkan masyarakat, kecuali ada trigger. Di tahun 1998, IMF mendesak pemerintah menaikkan BBM hingga 70 persen,” ujarnya.

Di tahun 2012 yang akan datang, sebut Fadli, ada kondisi yang sulit dihindarkan pemerintah. Krisis ekonomi dan krisis pangan akan bertemu dengan krisis politik. Inilah syarat yang dibutuhkan oleh sebuah trigger.

“Bila itu terjadi, barulah kita bisa berharap pergantian pemerintahan akan terjadi di tahun 2012,” demikian Fadli sambil menambahkan tanpa itu perubahan hanya bisa terjadi tahun 2014 lewat pemilihan umum. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya