Berita

ist

PKS: Riskan, Impor Beras Masih Jadi Agenda Tahunan Pemerintah

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 15:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Bulog kembali mencari sumber beras baru setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Thailand terkait harga. Ditambah lagi Negeri Gajah Putih itu saat ini sedang dilanda banjir sehingga menurunkan pasokan berasnya.

"Impor beras sudah menjadi agenda tahunan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ini sangat riskan. Beras itu kebutuhan pokok masyarakat, seharusnya dipenuhi dari dalam negeri," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awa Mucharam dalam rilisnya kepada redaksi beberapa saat lalu (Jumat, 4/11).

Menurut dia, pembangunan sektor pertanian sangat penting dalam proses transformasi struktural perekonomian suatu negara. Sebuah negara tidak akan maju industrinya kalau sektor pertaniannya tidak mampu memenuhi pangan penduduk.


"Beras itu pasarnya tipis di dunia, hanya sedikit penjualnya. Terlalu riskan kalau ketahanan pangan kita bergantung kepada pasar dunia. Tanpa ketahanan pangan kestabilan moneter kita dipertaruhkan karena beras itu besar kontribusinya besar terhadap inflasi. Kalau moneternya tidak stabil bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan. Sesekali boleh impor beras, tapi jangan dijadikan kebijakan yang berkelanjutan" kata Ecky.

Lebih lanjut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengingatkan agar kebijakan anggaran pemerintah harus lebih berpihak kepada pembangunan sektor pertanian, bukan sekedar untuk stabilisasi harga pangan yang sifatnya jangka pendek. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya