Berita

Yansen Lokanata

Bank Indonesia

Tantangan Bank Sentral Menghadapi Ketidakpastian Dewasa ini

Oleh: Yansen Lokanata
SENIN, 31 OKTOBER 2011 | 22:23 WIB

RMOL. Beberapa tahun terakhir, perekonomian global banyak diwarnai oleh berbagai gejolak.

Dilatar belakangi oleh krisis subprime mortgage yang mulai terasa pada tahun 2007 dengan runtuhnya Bear Stearns, disusul oleh rentetan kolapsnya Lehman Brothers dan berbagai lembaga finansial lain, belum lagi ditambah harga komoditas yang sempat meroket kemudian jatuh secara dalam, menyebabkan bank sentral di Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk menyuntikan dana kepada lembaga-lembaga finansial di AS atau yang populer disebut Quantitative Easing.

Krisis tersebut ternyata belum selesai. Eropa ternyata menyimpan persoalan yang tidak kalah peliknya. Mulai dari krisis fiskal di Yunani, Portugal, Irlandia, Italia, dan Spanyol menyebabkan persoalan yang tadinya hanya berasal murni ekonomi menjadi persoalan politik.

El-Erian dari PIMCO, sebuah lembaga pengelola obligasi terbesar di dunia, menggambarkan keadaan Eropa dengan sebuah analogi yang menarik. Dia menyebut bahwa Bank Sentral Eropa diibaratkan sebagai sebuah kapal penyelamat yang ingin menyelamatkan sebuah kapal, namun sang kapal penyelamat masih tidak pasti apakah masih ada kapal-kapal lain yang harus diselamatkan atau tidak. Di sisi lain, sang penumpang kapal sudah mulai tidak sabar dan saling menyalahkan satu sama lain.

Krisis ekonomi yang mulai berubah menjadi suatu krisis politik ini semakin menambah ketidakpastian di perekonomian global. Seperti yang kita ketahui, situasi penuh ketidakpastian ini lebih sulit diatasi daripada situasi yang penuh risiko. Risiko selalu bisa diukur dan bahkan dapat diminimalkan, tetapi ketidakpastian tidak pernah bisa diukur.

Kondisi Amerika Serikat yang masih diliputi oleh pengangguran ditambah krisis Eropa membuat seakan-akan kita berada di sebuah terowongan gelap yang tidak terlihat ujung pangkalnya.

Tahun 2010 dan 2011, situasi yang jauh berbeda terjadi pada negara-negara yang disebut sebagai Emerging Market. Kebijakan penyelamatan yang dilakukan bank sentral AS berupa quantitative easing tersebut ternyata bukan digunakan bank-bank di AS untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan di AS.Tetapi malah beralih ke negara-negara emerging. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang ikut menikmati derasnya aliran modal akibat kebijakan bank sentral AS, hingga disebut-sebut sebagai tambahan I baru buat negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina).

Aliran modal yang deras ke Indonesia mengakibatkan permintaan terhadap Rupiah meningkat. Akibatnya, Rupiah melesat dan mengalami penguatan yang tidak pernah terjadi sepanjang tujuh tahun terakhir. Namun ketika ketidakpastian menjadi semakin tinggi, seperti munculnya fakta-fakta baru dengan krisis yang terjadi di Eropa, situasi menjadi berubah. Rupiah tiba-tiba mengalami pelemahan seiring dengan pembalikan dana yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara emerging lainnya. Ketidakpastian inilah yang terefleksi dalam volatilitas atau fluktuasi nilai tukar.

Padahal di sisi lain, pelaku usaha selalu ingin adanya kepastian mengenai berapa nilai tukar sehingga dapat melakukan perencanaan dalam pengelolaan anggaran dan penentuan harga produk. Di sinilah bank sentral berperan sebagai penjaga stabilitas nilai tukar yang harus diakui bukan merupakan suatu tugas yang mudah. BI saat ini lebih berperan sebagai nahkoda sebuah kapal di tengah lautan yang penuh dengan ketidakpastian. Badai ekonomi yang datangnya dari arah Eropa dan Amerika Serikat membuat keadaan menjadi tidak menentu sehingga membuat tugas nahkoda menjadi sesuatu yang tidak ringan dalam menjaga kapal supaya tidak karam dan sampai di tujuan dengan selamat. Hal ini bukan hanya menjadi persoalan BI, tetapi juga bank sentral lain di dunia.

Aliran modal yang deras ke Indonesia mengakibatkan permintaan terhadap Rupiah meningkat. Akibatnya, Rupiah melesat dan mengalami penguatan yang tidak pernah terjadi sepanjang tujuh tahun terakhir. Namun ketika ketidakpastian menjadi semakin tinggi, seperti munculnya fakta-fakta baru dengan krisis yang terjadi di Eropa, situasi menjadi berubah. Rupiah tiba-tiba mengalami pelemahan seiring dengan pembalikan dana yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara emerging lainnya. Ketidakpastian inilah yang terefleksi dalam volatilitas atau fluktuasi nilai tukar.

Padahal di sisi lain, pelaku usaha selalu ingin adanya kepastian mengenai berapa nilai tukar sehingga dapat melakukan perencanaan dalam pengelolaan anggaran dan penentuan harga produk. Di sinilah bank sentral berperan sebagai penjaga stabilitas nilai tukar yang harus diakui bukan merupakan suatu tugas yang mudah. BI saat ini lebih berperan sebagai nahkoda sebuah kapal di tengah lautan yang penuh dengan ketidakpastian. Badai ekonomi yang datangnya dari arah Eropa dan Amerika Serikat membuat keadaan menjadi tidak menentu sehingga membuat tugas nahkoda menjadi sesuatu yang tidak ringan dalam menjaga kapal supaya tidak karam dan sampai di tujuan dengan selamat. Hal ini bukan hanya menjadi persoalan BI, tetapi juga bank sentral lain di dunia.

Likuiditas yang luar biasa besar disebabkan pencetakan uang secara besar-besaran oleh AS, yang dapat masuk dan keluar dengan mudahnya karena transaksi yang semakin tanpa batas (cross-border) menimbulkan gelombang pasang dan surut yang bisa terjadi sangat cepat serta tidak menentu. Langkah-langkah menjaga volatilitas dapat dilakukan melalui intervensi Rupiah maupun pengeluaran berbagai macam regulasi yang mencegah terjadinya spekulasi.

Pada intinya, bank sentral ingin agar pembelian atau penjualan mata uang dolar AS murni untuk kegiatan ekonomi dengan meminimalkan 'noise' atau gangguan pada pasar. Tetapi tetap saja, di tengah ketidakpastian, di tengah badai besar yang datang mengancam, hanya satu kunci sukses sang nahkoda, kepercayaan para awak kapal terhadap nahkodanya. Keahlian, kecepatan bertindak, dan decisiveness dalam mengambil keputusan semua menjadi tidak berarti tanpa adanya kredibilitas.

Krisis ekonomi akan mudah dilalui, bahkan mungkin krisis politik, tetapi tidak untuk krisis kepercayaan. Sehingga tantangan BI saat ini adalah tetap menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengarungi badai ekonomi saat ini. 


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya