Golkar Tidak Pecah Gara-gara Usung Ical Jadi Capres 2014

RMOL. Tidak ada perpecahan di tubuh Golkar terkait pengusungan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang. Elit dan kader Golkar tetap satu suara dan solid.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, (Jumat, 28/10). Pernyataan Firman tersebut untuk membantah dugaan sebagian kalangan yang menyebut Golkar pecah.

Ia menyebut, pernyataan kader Golkar Zaenal Bintang yang menyebut keputusan jadi tidaknya pencapresan Ical  ditentukan tahun 2012, dan Agung Laksono yang menyatakan Capres dari Golkar akan dijaring melalui survei, bukan lagi konvensi, tidak bisa disimpulkan sebagai perpecahan internal Golkar.

"Dalam Rapimnas kemarin, 33 DPD menyampaikan aspirasinya dalam pandangan umum, bahwa Golkar harus mencalonkan Pak Ical. Lalu Pak Ical mengatakan pernyataan DPD itu diterimanya. Namun Pak Ical kemudian menyampaikan pencapresan akan dilakukan melalui tahapan-tahapan lebih lanjut sesuai mekanisme partai," terangnya.

Dalam Rapimnas, sambung Firman, soal Pemilu 2014, termasuk soal siapa Capres dari Golkar dibahas oleh komisi C yang diketuai oleh dirinya. Hasilnya, mendesak agar bulan Juni 2012 sudah diputuksan siapa yang akan dijagokan oleh Golkar.

Mengapa dipilih Juni tahun depan? Menurutnya, supaya Golkar punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan calonnya. Terasa betul, katanya, waktu tiga bulan yang digunakan Jusuf Kalla untuk sosialisasi pada Pemilu lalu sangat kurang.

Firman menegaskan, tidak ada yang salah dengan aspirasi seluruh DPD yang menghendaki Ical jadi Capres itu. Selain itu, para pendiri dan sesepuh Golkar juga sudah menyampaikan persetujuannya. "Saya rasa tidak salah kalau partai Golkar mencalonkan Pak Ical sebagai Presiden," katanya lagi.

Diingatkan dia, Rapimnas merupakan forum tertinggi setelah Munas. Karenanya, tidak bisa lagi kader atau elit Golkar mengesampingkan setiap keputusan yang dibuatnya.

"Kalau nanti (2012) pimpinan sepakat dengan suara DPD, maka akan dilakukan mekanisme Rapimsus, untuk membahas agenda penetapannya," demikian Firman. [dem]