Berita

ist

RI Kirim 3,1 Juta Dolar untuk Negara-negara ASEAN

SENIN, 24 OKTOBER 2011 | 18:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Menko Kesra Agung Laksono untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi negara-negara Asean yang terlanda bencana. Selanjutnya Menko Kesra berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Menteri Luar Negeri untuk membahas bantuan kemanusiaan tersebut.

Total bantuan yang diberikan sebesar 3,1 juta dolar AS atau setara Rp 28 miliar untuk enam negara penerima. Sumber dana tersebut diambil dari Dana Siap Pakai (on call) BNPB tahun 2011. Keenam negara yang memperoleh bantuan adalah Thailand sebesar 1 juta dolar AS, Vietnam 500 ribu dolar AS, Kamboja 400 ribu dolar AS, Philipina 400 ribu dolar AS, Myanmar 400 ribu dolar AS, dan Laos 400 ribu dolar AS.

Penyerahan bantuan diberikan secara simbolis oleh Menko Kesra mewakili Pemerintah Indonesia kepada para Dubes Thailand, Vietnam, Kamboja, Philipina, Myanmar, dan Laos pada Senin (24/10) pukul 16.00 WIB di Kantor Menkokesra. Panandatanganan dokumen oleh Sestama BNPB.


Selama tahun 2011 ini negara-negara tersebut dilanda bencana. Banjir besar terjadi di Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Philipina diterjang badai tropis dan banjir, sedangkan Myanmar gempabumi. Kerugian yang ditanggung cukup besar, baik  korban jiwa maupun kerusakan akibat bencana tersebut. Bahkan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh mengalami gangguan.

Selain untuk bantuan kemanusiaan, juga mempererat hubungan antar negara. Bukan hanya pada periode ini saja Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Indonesia sebelumnya pernah memberikan bantuan kemanusiaan, antara lain, ke Jepang pada tahun 2011 saat dilanda tsunami dengan bantuan lebih dari 2 juta dolar AS dan bantuan logistik. Banjir besar di Australia tahun 2011, gempa bumi di Selandia Baru tahun 2011, gempa bumi di Haiti tahun 2010, banjir di Pakistan tahun 2010, dan badai Nargis di Myanmar tahun 2009. Tentu saja bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Indonesia.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya