Disangsikan, PKS Tinggalkan Koalisi Sekalipun Jatah Menteri Dikurangi SBY

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini tidak akan berani meninggalkan koalisi. Pengurangan jatah satu menteri PKS di kabinet dihitung tidak akan membuat Majelis Suro PKS memutuskan sikap untuk keluar meninggalkan koalisi pendukung pemerintahan dan mengambil posisi sebagai partai oposisi.

"Saya sangsi, sebab kalau dihitung-hitung merugikan PKS maka keputusan itu sudah diambil," ujar pengamat Politik LIPI, Siti Zuchro, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 21/10).

Kalau dihitung merugikan, maka Majelis Syuro PKS akan mempercepat rapatnya dan mengeluarkan keputusan. Tapi buktinya, hal itu direspon biasa saja oleh PKS.

"Saya melihat PKS merasa tidak dirugikan dengan pengurangan menteri itu," kata Siti.

Ia menambahkan, ancaman keluar dari koalisi yang disampaikan Sekjen PKS Anis Mata dan kader PKS lainnya tak lebih sebagai gertak sambal. Hal itu hanya sebagai bargaining politik yang dilakukan PKS agar kepentingan-kepentingan politik mereka di pemerintahan tidak berkurang banyak.

Dalam politik, lanjutnya, sangat wajar sebuah partai politik melakukan gertakan-gertakan atau menarik ulur politik baik terhadap lawan maupun 'mitra' politiknya asal dengan catatan tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam konteks itulah, apa yang dilakukan PKS bisa diterima.

"Tarik ulur untuk mengamankan kepentingan biasa saja. Tapi jangan kemudian memberikan pendidikan yang tidak baik bagi rakyat, menggunakan cara-cara untuk memperoleh kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan rakyat," tandasnya.[dem]