Kabinet Gemuk Tidak Masalah!

RMOL. Pengamat dan kalangan oposisi tidak perlu mempermasalahkan hasil rombak kabinet, apalagi sampai disebut sebagai kabinet obesitas.

Penunjukan dan penempatan wakil menteri di sejumlah pos kementerian dan tentunya menteri-menteri baru yang dilakukan Presiden SBY bukanlah masalah, apalagi hal itu diatur dengan undang-undang.

"Selama perundang-undangan memungkinkan, itu hak prerogatif Presiden. Yang penting kinerjanya harus ditunjukkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat," ujar tokoh muda sekaligus Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Forum Silaturahmi Santri (DKN FORSIS) M Shoim Haris, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 21/10).

Meski demikian, ada catatan yang mesti diperhatikan betul oleh Presiden SBY terhadap kabinetnya yang baru, agar tujuan dan target awal dari reshuffle bisa tercapai dan tidak melenceng sia-sia. Presiden, kata kandidat KNPI periode 2011-2014 ini, mesti menyoroti betul ke depannya soal efisiensi birokrasi.

"Presiden harus memperhatikan efisiensi birokrasi agar reformasi birokrasi segera dapat terealisasi," tandas Shoim. [dem]