Berita

hary tanoe/ist

Hary Tanoe Masuk Nasdem, Lampu Kuning Bagi Independensi Penyiaran

SABTU, 15 OKTOBER 2011 | 09:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Keputusan dan langkah Hary Tanoe masuk dan aktif di Partai Nasdem dinilai sebagai lampu kuning bagi dunia pers nasional. Aktivisme politik Hary Tanoe sebagai pemilik MNC Group akan mengganggu independensi penyiaran yang diproduksinya.

"Ini tanda bahaya bagi media. Media dan konsumen media harus lebih awas," ujar Koordinator Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), Eko Maryadi, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 15/10).

Langkah Hary Tanoe, kata Eko, semakin membenarkan gejala oligarki media dengan oligarki politik. Keputusan Hary Tanoe menambah panjang bukti semakin langkanya media penyiaran yang bebas dari afiliasi partai politik tertentu. Sebelumnya, kita tahu, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memiliki ANTV dan TV One, kemudian Surya Paloh, pemilik Media Group, disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Partai Nasdem.


"Hari Tanoe punya tiga media nasional dan medianya lengkap. Kita melihat ada bahaya bagi terjadinya pemusatan bisnis penyiaran di tangan segelintir orang," katanya.

Ia mengingatkan, pemusatan bisnis penyiaran dan kekuasaan di satu tangan sangat berbahaya bagi demokrasi penyiaran yang ditandai dengan keberagaman isi siaran (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).

"Media hanya akan dipakai untuk mencari bisnisnya untuk group sendiri, padahal mengancam keberagaman siaran," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya