Mantan Direktur Bakin: Penahanan John Sauven Sudah Tepat

Indonesia sudah terlalu sering terlihat tidak punya wibawa di mata dunia internasional. Berbagai intervensi dari luar negeri terjadi tanpa pernah bisa dihadapi pemerintah yang berkuasa.

Dengan demikian, pengamat intelijen DR AC Manullang yang berbicara di Jakarta, Jumat siang (14/10), menilai penahanan Direktur Greenpeace, John Bernard Sauven, sedikit banyak merupakan angin segar di tengah kesan ketiadaan wibawa itu.

“Langkah Imigrasi (menahan John Bernard Sauven) harus didukung untuk menunjukkan wibawa pemerintahan SBY-Boediono kepada dunia. Jangan sampai pihak asing berusaha mendikte kebijakan dalam negeri,” ujar mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin) ini.

Bulan September lalu pihak imigrasi juga menangkal Sauven karena diduga akan melakukan kegiatan yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban umum bahkan membahayakan Indonesia.

Manullang mengatakan dirinya geram dengan pihak asing yang kerap mengganggu kedaulatan Indonesia. Ia menduga kuat John Sauven sengaja disusupkan dan menjadi kaki tangan asing di Indonesia untuk menggagalkan rencana pengembangan energi nuklir untuk damai di Indonesia.

Dia juga mengatakan, indikasi ini dapat dilihat dari berbagai konflik masyarakat adat pasca-masuknya Greenpeace ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan potensi tenaga nuklir, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Greenpeace menentang keras program tersebut. Menurut Manullang, program nuklir merupakan salah satu isu yang cukup menarik di dunia intelijen. Apalagi, operasi intelijen melakukan cara apa pun demi mencapai tujuannya.

“Program nuklir merupakan salah satu isu intelijen yang cukup menarik. Greenpeace memang organisasi lingkungan, tapi harus diingat intelijen itu selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya, langkah Imigrasi yang berupaya mencegah masuknya John Sauven bisa dikategorikan sebagai kontraterorisme. Harus didukung demi Merah Putih,” katanya.

Sebelum ini, bulan Oktober tahun lalu, pemerintah Indonesia pernah menolak kehadiran kapal Rainbow Warrior II milik Greenpeace ke Jakarta. Kala itu, dua kapal Angkatan Laut bahkan memerintahkan agar Rainbow Warrior II keluar dari perairan Indonesia. Banyak kalangan menilai kedatangan kapal Rainbow Warrior II ke Indonesia justru membawa agenda terselubung yakni ingin merongrong kepentingan nasional Indonesia. [guh]