KPK Harus Awasi Dana Rp 1,1 Miliar SEA Games

RMOL. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani
mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana SEA Games. Pasalnya, penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SEA Games 2011 akan dilakukan.

Belajar dari kasus wisma atlet SEA Games Palembang Rohmani meminta KPK untuk beperan aktif dalam menghindari tindak korupsi pada penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SEA Games.

"KPK harus menjalankan fungsi pencegahannya. Jangan sampai kasus wisma atlet terulang lagi,” kata Rohmani.

"KPK harus menjalankan fungsi pencegahannya. Jangan sampai kasus wisma atlet terulang lagi,” kata Rohmani.

Menurut Rohmani, kasus pembangunan wisma atlet yang menggunakan cara lelang saja masih terjadi penyimpangan, apalagi kalau penujukan langsung. Peluang korupsi terbuka lebar.

"KPK harus segera turun melakukan tindakan pencegahan karena dana APBNP untuk SEA Game sudah keluar," kata politisi PKS ini.

Rohmani juga menyesalkan Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) yang belum transparan terkait penggunaan dana SEA Games. Hingga hari ini Kemenpora belum menyampaikan proses penggunaan dana tersebut. Terutama pihak-pihak ketiga yang menjadi mitra pemerintah dalam penggunaan dana SEA Games
tersebut.

"Karena penggunaan dana ini tidak seperti biasanya, tidak melalui proses tender, tetapi melalui proses penunjukan langsung maka cara pengawasannya pun harus ketat. Dan pihak Kemenpora harus bersedia kerjasama, melaporkan secara berkala penggunaan dana tersebut. Sayangnya Kemenpora belum transparan hingga saat ini. Kita juga butuh laporannya, untuk melakukan proses pengawasan,” kata Rohmani.

Sekedar mengingatkan, Penunjukan langsung dana SEA Games itu dipayungi Peraturan Presiden N.59/2011 mengenai pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan barang dan jasa kepentingan SEA Games sangat besar yakni mencapai Rp1,1 triliun. [dem]