Berita

KERUSAKAN HUTAN

Staf Khusus Presiden: Pemerintah Tak Memusuhi Pengusaha

RABU, 05 OKTOBER 2011 | 18:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Istana Negara mempersilakan pihak-pihak yang dirugikan menggugat Center for International Forestry Research (Cifor) karena memanipulasi pidato Presiden SBY saat membuka Konferensi Internasional Kehutanan Indonesia di Jakarta pekan lalu (Selasa, 27/9).

Dalam pidato berjudul “Alternative futures to meet demands for food, fiber, fuel, and REDD+” itu SBY sama sekali tidak menyebutkan industri apa yang menyebabkan emisi gas karbon dunia menjadi begitu tinggi.

“Presiden tidak pernah mengatakan itu. Isi lengkap pidato Pak SBY sifatnya juga terbuka, tersedia di situs resmi pemerintah. Perlu diketahui juga, pemerintah tidak pernah memusuhi pengusaha,” kata Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Agus Purnomo, Rabu siang (5/10).

Pernyataan Agus ini menanggapi keberatan Asosiasi Pulp dan Kertas (APKI) yang menilai Cifor sengaja memojokkan kalangan pengusaha dengan memelintir pidato SBY.

“Kalaupun menggugat itu boleh-boleh saja. Tetapi pemerintah tidak menganjurkan atau menghalangi sikap seperti itu. Namun sekali lagi, pemerintah tidak pernah memusuhi pengusaha,” ujar Agus.

Secara terpisah, pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), DR Teuku Nasrullah, meminta pemerintah bersikap tegas dengan menuntut Cifor, baik secara pidana maupun perdata, karena menyebarkan berita bohong. Langkah ini, sebut Teuku Nasrullah, penting dilakukan untuk kredibilitas Indonesia di dunia internasional.

“Berita bohong atas nama Presiden SBY itu kan sangat berdampak luar biasa. Kalau tidak segera diselesaikan akan menimbulkan ketidakpercayaan dunia luar kepada kita,” ujar Teuku, Rabu siang (5/10).

Teuku menambahkan, pemerintah semestinya mewaspadai gerakan-gerakan asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.

“Di internal Indonesia kita boleh beda pendapat, tetapi kepentingan bangsa ini jauh lebih penting. Pemerintah tidak boleh membiarkan berita bohong seperti itu berkembang liar,” tegas dia. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya