Masyarakat Sumut Sebut SBY Gagal Wujudkan Kedaulatan Negara

RMOL. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani (AMM) Sumatera Utara berunjuk rasa ke gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan (Senin, 3/10). Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal mewujudkan kedaulatan negara dalam berbagai bidang.

Dalam salah satu pernyataan sikapnya yang dibacakan koordinator aksi M Nizar, SBY gagal mewujudkan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi yang juga berimbas pada kedaulatan politik. Hal itu terlihat dari ketergantungan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan bersumber dari utang luar negeri.
   
SBY dinilai tidak memiliki kemauan politik untuk berhenti mengemis utang luar negeri. Bahkan pada saat pasar keuangan global berada dalam situasi tidak menentu, SBY malah meningkatkan penjualan surat utang luar negeri, yang sangat berpotensi terhadap meningkatnya utang riil negara yang akan membebani rakyat di masa yang akan datang.
 

 
Massa AMM juga menilai, pemerintahan SBY-Boediono gagal membangun pondasi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebab, SBY hanya terus mengandalkan kekuatan kinerja makro ekonomi berbasis pasar uang dan pasar global.

Menurut mereka, pemerintahan SBY-Boediono kurang memperhatikan mikro ekonomi yang terkoneksi secara langsung pada kebijakan dan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, pemerintahan SBY-Boediono malah semakin gencar menjadikan Indonesia sebagai pasar barang dan jasa bagi para aktor pasar global.

"Sementara aktor-aktor pasar domestik dipinggirkan, termasuk petani dan sektor informal kerakyatan," kata Nizar.
   
Selain itu, SBY juga gagal mengimplementasikan instrumen-instrumen pokok HAM di Indonesia. Buktinya, pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi sosial dan budaya maupun sipil dan politik masih marak terjadi.
   
Tidak hanya itu, bagi pengunjuk rasa pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki kejelasan dalam penuntasan kasus-kasus korupsi, seperti BLBI, Century, Gayus Tambunan, Nazaruddin dan kasus lainnya. "Ini memperlihatkan kegagalan pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum dan memberantas korupsi," sambungnya.
   
Aksi massa yang berlangsung dengan mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan itu kemudian diterima oleh Plt Kabag Humas DPRD Sumatera Utara, Rosmita Pandiangan. Namun massa menolak Plt Kabag Humas DPRD dengan alasan ingin langsung diterima oleh Pimpinan DPRD yang saat itu sedang mengikuti rapat paripurna LKPJ Plt Gubernur Sumatera Utara dan pergantian Pimpinan Fraksi Partai Demokrat. [dem]