Berita

Clear, DPR Tidak Bela Anggota yang Bermasalah

SENIN, 03 OKTOBER 2011 | 15:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejakasaan Agung dan Kepolisian akhirnya digelar Senin siang (3/10).

KPK ikut hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak diikutsertakan dalam rapat.

Marzuki Alie mengatakan rapat konsultasi yang dilakukan bukan sebagai upaya mengintervensi lembaga-lembaga negara, khususnya KPK terkait pemeriksaan terhadap Pimpinan Banggar DPR. Melainkan, untuk menyamakan pemahaman antar lembaga.


"Tidak ada keinginan pimpinan untuk membela seseorang yang terlibat kasus. Itu clear," kata Marzuki di ruang pimpinan DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 3/10).

"Terkait pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kita (DPR) menghormati tugas-tugas lembaga penegak hukum," tambahnya.

Marzuki mengatakan mengapa Pimpinan DPR menyertakan Banggar DPR pada rapat konsultasi pekan lalu. Banggar ikut diundang lantaran ada perbedaan pemahaman soal status mereka di KPK. Apakah mereka saksi ahli atau saksi fakta.

Sementara dalam rapat konsultasi kali ini, pimpinan DPR tidak menyertakan Banggar DPR lantaran status mereka kini sudah jelas. Mereka menjadi saksi fakta.Itu pun, katanya, pimpinan mengetahuinya dari media, bukan dari KPK.

"Karena bukan sebagai saksi ahli, jadi pimpinan DPR tidak melibatkannya," beber Marzuki. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya