RMOL. Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ditengarai mempunyai posisi strategis di bidang pengalokasian anggaran pembangunan nasional dan daerah disebut sebagai salah satu sumber praktik korupsi. Bukan saja anggota Banggar yang punya andil, tapi diduga kuat hampir semua rekan-rekan mereka di DPR terlibat dalam permainan itu.
Salah seorang pendiri Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (Pos P2MA), Zainal Bintang, mengatakan, dari sebagian besar laporan masyarakat yang diterimanya, permainan anggaran pertama kali dilakukan anggota DPR yang sudah menanam kaki tangannya di daerah pemilihan. Kaki tangan elit politik itulah yang menghubungkan antara kepala daerah, kontraktor, ke Banggar DPR.
"Kemelut permafiaan ini dimulai oleh anggota DPR. Contohnya, anggota yang pulang ke Dapil bertemu kepala daerahnya. Itu simpul pertama permainan. Bupati yang tergoda janji pemberian anggaran kemudian hubungi kaki tangan elit DPR yang bermain di daerah. Kemudian merekalah yang bermain, yang hubungkan dengan bandar dengan Banggar," umbar Bintang kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (30/9).
Para kepala daerah itu pun biasanya punya "peliharaan" kontraktor atau pemborong di daerah. Para kontraktor yang biasa disebut "bandar" itulah yang diminta Bupati untuk membuat proposal.
"Kemudian bupati itu berjanji, kalau proyeknya disetujui Banggar, sudah pasti si pemborong akan memenangkan tender yang sudah diatur. Pemborong atau bandar itu yang membiayai semua proses lobi. Tapi kan tidak mungkin mereka langsung bertemu pimpinan Banggar. Disinilah peran calo yang menghubungkan pemborong dengan Banggar," urainya.
Menurut mantan Ketua DPP Partai Golkar itu, biasanya dari tiap angka yang ditawarkan, maka sekitar 7 persen dari total itu akan masuk ke kantong Banggar. Detailnya, enam persen untuk Banggar, sedangkan 1 persen untuk calo.
Dia akui, terungkapnya kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menimbulkan gejolak dunia permafiaan anggaran. Ada usaha mencabut "gigi" Banggar oleh KPK. Tentu saja para bandar takut proyek gagal dan ongkos servis yang sudah keluar selama ini tidak kembali. Inilah yang membuat tukang tagih bandar bermunculan. Ada yang pakai LSM-LSM daerah, pengacara atau
debt collector. Pada awalnya mereka berbulan madu, tapi sekarang bandar memburu Banggar
"Tentu elit-elit itu malu nama mereka disebut-sebut. Cara mereka mengatasinya, pertama, menyangkal habis-habisan perkenalan mereka dengan calo-calo dan bandar. Kedua, pelan-pelan membayar utang mereka," ungkap Bintang.
Bintang mengutarakan, 560 kabupaten yang dikemas jadi Dapil merupakan faktor penting yang mempertemukan DPR pusat dengan kepala daerah. Dia tak menyangkal kemungkinan bahwa nyaris semua angota DPR terlibat. Partai politik pun mempunyai peran sangat penting.
"Karena menurut informasi yang kita olah ada asumsi bahwa semua ini bergerak karena dua hal. Pertama, mereka dipaksa untuk bayar kewajiban di partai. Kedua, bayar utang-utangnya waktu masa kampanye dulu. Waktu mereka kampanye kan mereka banyak keluar uang, misalnya untuk beli suara," lanjutnya.
Praktik mafia anggaran itu sangat rapih?
"Praktik itu sangat sistematis, konsepsional dan terarah," tegasnya.
[ald]
