Berita

sby/ist

RESHUFFLE KIB II

Pendukung SBY: PKS Jangan Frustasi!

SABTU, 24 SEPTEMBER 2011 | 18:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pernyataan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachry Hamzah tentang reshuffle kabinet ditanggapi Komite 33, Ormas pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pernyataannya Fachry Hamzah itu bentuk dari rasa frustasi atas situasi yang ada. Sudah jelas diatur dalam Undang-undang bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden,” kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik Komite 33, Jemmy Setiawan dalam rilisnya (Sabtu, 24/9).

Fachri Hamzah kemarin mengatakan rencana reshuflle kabinet yang diwacanakan istana dan sudah disampaikan oleh Presiden sendiri dilakukan hanya sepihak, tidak terkonfirmasi. Akibatnya, reshuffle tidak akan efektif. Jadi problemnya, kata Fachry, ada pada Presiden, bukan pada menteri.



Apa yang disampaikan Fachry, kata Jemmy, hanya mencari-cari alasan saja. Sikap tersebut sebagai sikap kerdil yang tidak ksatria, atau hanya melempar batu dan mengambil emasnya.

"Kalau mau dievaluasi, PKS yang nyata-nyata bagian dari koalisi pasang badan untuk membela Presiden. Namun, PKS justru ikut mengeroyok pemerintah ketimbang membela Presiden," ujarnya.

Jemmy menerangkan, dalam logika koalisi, politik dan pemerintahan, seorang menteri tidaklah cukup hanya profesional apalagi netral dalam menjalankan tugas Kementerian. Tapi, harus berpihak dan berani membela Presiden. Para menteri  bertanggung jawab kepada Presiden bukan pada ketua partainya.  

"Apa ada model koalisi dengan pemerintah yang seperti ini dalam sistem politik modern? Selain rasa frustasi, apa yang disampaikan Fachry juga sudah tidak ilmiah alias irasional," kata Jemmy.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya