Berita

ist

RUPIAH MELEMAH

PKS: Penarikan Devisa Ekspor Bisa Menolong Industri

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2011 | 20:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai cukup mengkhawatirkan. Penurunannya yang cukup signifikan serta ancaman ketidakpastian terkait memburuknya perekonomian global akibat krisis utang AS dan Eropa, harus direspon oleh pemerintah.

Menurutnya politisi PKS, Awal Mucharam, yang dibutuhkan saat ini adalah sumber devisa yang lebih stabil dan tidak fluktuatif seperti capital inflow dari pasar modal dan surat utang.

"Apalagi diperkirakan nilai impor Indonesia akan semakin besar di tahun 2012, kita butuh devisa untuk membiayai impor," kata Ecky kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat malam, 23/9).


Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Ecky ini, impor Indonesia selama ini didominasi impor barang modal dan bahan baku penolong, sementara impor barang konsumsi nilainnya kecil. Sehingga kalau kinerja impor terganggu maka akan mengganggu kinerja perindustrian secara keseluruhan.

Seperti diketahui, impor barang modal mencapai 22 persen, impor bahan baku penolong mencapai 71 persen, sementara impor barang konsumtif hanya sekitar 7 persen.

"Kalau tidak ada devisa kita tidak bisa mengimpor mesin-mesin dan bahan baku untuk industri kita," kata Ecky sembari mendukung langkah Bank Indonesia untuk mengamankan devisa dengan kebijakan penarikan devisa hasil ekspor untuk melindungi perindustrian di dalam negeri. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya