Berita

Patrialis Akbar

Wawancara

WAWANCARA

Patrialis Akbar: Saya Tak Mau Berpolemik, Penilaian Itu Subyektif...

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011 | 04:25 WIB

RMOL. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, tidak ingin menambah polemik terkait kritikan beberapa pihak yang menyebutkan kinerja kementeriannya merosot.

“Saya tak mau berpolemik soal ini. Tapi penilaian itu sangat sub­yektif,” ujar Patrialis Akbar.

Pernyataan ini menanggapi   Ling­karan Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan ada sembilan kementerian di pemerintahan SBY-Boediono tidak memuaskan.

Salah satu yang menjadi soro­tan adalah kinerja Kemen­kum­ham yang memberikan remisi pada ko­ruptor di hari Lebaran ta­hun 2011. Kebijakan itu di­anggap ti­dak se­suai dengan agenda pe­me­­rin­tah dalam memberantas ko­rupsi.

Patrialis tidak terlalu mempersoalkan hasil survei LSI tersebut. Sebab, pihaknya sudah bekerja secara maksimal me­­nuntaskan tanggung jawabnya di kementerian.

“Kami sudah bekerja. Saya kira kita semua sudah menikmati hasil kerja itu,” kata politisi PAN ter­sebut.

Berikut kutipan selengkapnya;


Anda menganggap prestasi Ke­menkumham selama ini su­dah baik?

Saya tidak mau komentar ter­kait itu. Namun kami sudah be­kerja dengan baik. Kita semua sudah menikmati hasil kerja yang kami lakukan. Persoalan bangsa kita sangat besar, tentu untuk mengatasinya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, perlu usaha dan dukungan.

Yang penting kita bekerja terus, dan bergandengan tangan dengan teman-teman pers membangun negara ini.

Apa ini menjadi masukan bagi kementerian Anda?

Kami pasti menerima semua masukan dari semua orang, baik LSM, Pers, atau dari masyarakat. Terlebih masukan dari teman-teman DPR sebagai wakil rakyat akan kami terima. Tidak mungkin kami abaikan. Namun semua ma­sukan itu harus berdasarkan pro­ses dan mekanisme yang ada.


Anda melihat ada yang me­nga­rahkan hasil survei itu?

Saya cuma mau bilang, mau survei atau apapun namanya, ja­waban saya alhamdulillah ya.


Kabarnya posisi Anda digan­ti­kan Amir Syamsuddin?

Saya tidak mau berkomentar mengenai hal itu. Begitu juga masalah reshuffle kabinet.


Sudah ada informasi hasil eva­­luasi UKP4 terbaru?

Saya tidak tahu mengenai hal itu. Namun satu hal yang saya sayangkan, teman-teman Pers masih mengomentari rapor merah Kemenkumham mengenai pem­ba­ngunan Lapas. Saya tekankan, Kemenkumham tidak pernah mendapat rapor merah. Tapi kok malah berita itu yang selalu di­ulang-ulang.


O ya, bagaimana dengan ben­trok siswa dengan wartawan?

Tentu kita menyesalkan keja­dian itu. Apalagi menimpa te­man-teman media. Saya sudah me­minta Litbangham me­lakukan penelitian apa yang terjadi sebenarnya.


O ya, bagaimana dengan ben­trok siswa dengan wartawan?

Tentu kita menyesalkan keja­dian itu. Apalagi menimpa te­man-teman media. Saya sudah me­minta Litbangham me­lakukan penelitian apa yang terjadi sebenarnya.


Apakah ada pembiaran da­lam kasus tawuran pelajar?

Saya kira kasus ini harus di­serahkan pada kepolisian. Polisi sudah bertindak tegas.


Bagaimana dengan pelajar, ha­ruskah ditindak secara hu­kum?

Tentu harus ditindak dong. Pem­berian hukum itu harus di­berikan kepada orang yang me­langgar hokum. Tidak ada penge­cualian.

Namun masalah pem­berian sanksinya harus dipikirkan de­ngan bijak.   [rm]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya