PKS: Audit Dana Kompensasi Perjanjian Oslo!

RMOL. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin menuntut agar penggunaan dana Kompensasi hasil perjanjian Oslo diaudit. Pasalnya, antisipasi terhadap kebakaran hutan di sejumlah titik yang terjadi belakangan ini sangat kurang memadai.

"Tak lebih hanya sekedar seruan-seruan dari Menteri Kehutanan untuk tidak membakar hutan tanpa implementasi tindakan nyata persiapan infrastruktur fisik maupun sosial pada pencegahan kebakaran hutan," kata Ma'mur dalam kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 12/9).

Bulan Agustus 2010, Presiden SBY menandatangani perjanjian dengan negara-negara maju di Norwegia yang kemudian dikenal dengan perjanjian Oslo. Perjanjian ini mengharuskan Indonesia mengurangi emisi karbon dengan iming-iming 1 milyar dolar AS pertahun atau sekitar Rp9 triliun.

Ma'mur mempertanyakan kemana dan untuk apa saja dana Rp9 triliun digunakan. Jika dana tersebut dialokasikan untuk mengantisipasi penanganan kebakaran hutan, tentu kejadian kebakaran yang meluas dan dalam waktu yang
panjang dapat segera tertangani. "Ini perlu Audit. Atau jangan-jangan belum ada kompensasi yang digulirkan (hasil perjanjian tersebut)", tanyanya.
ini.

Menurut Ma’mur penanganan kebakaran hutan infrastrukturnya masih belum
memadai, terlihat peralatan yang digunakan untuk menangani kebakaran hutan
masih dengan alat konvensional atau bahkan menunggu kebaran padam sendiri.
“Ini menunjukkan pemerintah seolah-olah kurang dana dalam alokasi antisipasi
penanganan kebakaran hutan”, tukasnya.

Selain masalah kebakaran hutan, masyarakat di sekitar hutan yang mestinya
dapat merasakan dari kompensasi perjanjian itu dalam bentuk pendidikan,
peningkatan skill dan pemahaman terhadap keselamatan hutan serta pembangunan fisik belum terasa oleh mereka. Kata Ma'mur, masyarakat sekitar seharusnya dapat menjadi pagar efektif dalam mencegah kebakaran hutan. Namun pemerintah belum memberikan pembinaan itu bagi masyarakat sekitar hutan.

Pada kesempatan Konverensi Internasional mengenai Restorasi Hutan yang
dilaksanakan hari ini di Bogor (12/9/2011), Ma’mur meminta kepada pemerintah
untuk mempertanyakan kembali perjanjian Oslo, mumpung Norwegia di undang
pada acara tersebut. "Negara-negara maju harus komitmen untuk mengurangi
emisi karbon. Jangan negara kita ditekan mengurang emisi karbon dan
memproduksi Oksigen, sementara mereka seenaknya mengumbar emisi karbo," tutup Anggota Dewan dari Dapil 2 Jabar ini.[dem]