Selama ini di kalangan masyarakat Indonesia, faktor penjajah seringkali dijadikan bagian dari penjelasan mengapa Malaysia sepintas terlihat lebih maju dari Indonesia.
Sering disebutkan, bahwa Malaysia maju karena dijajah Inggris yang memberikan kesempatan kepada putra-putri negeri jajahan untuk mengecap pendidikan. Sebaliknya, Belanda yang menjajah Indonesia baru berpikir mengenai pendidikan bangsa terjajah lewat politik etis di awal abad 20. Itu pun yang mendapatkan kesempatan mengecap pendidikan adalah anak kaum bangsawan.
Terlepas dari benar atau tidak hubungan antara penjajah dengan kemajuan sebuah negara, Majelis Profesor Negara (MPN) Malaysia menyimpulkan bahwa Malaysia tidak pernah dijajah Inggris. Melainkan diletakkan di bawah naungan Inggris dan diakui kedaulatannya.
Juga disimpulkan hanya tiga negeri di kawasan itu yang pernah dijajah Inggris. Ketiganya adalah Singapura, Melaka, dan Pulau Pinang.
Kesimpulan MPN ini menjadi tajuk utama stasiun TV3 kemarin.
“Fakta sejarah dan perspektif sejarah ni mesti di ubah. Jangan lagi menyebut kita terjajah selama 400 tahun, itu adalah kesalahan yang amat besar,†ujar Ketua Kluster Sejarah, Warisan dan Sosio Budaya MPN, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling seperti dikutip stasiun televisi itu.
“Kita tidak pernah terjajah kecuali kita hanya terjajah dua tahun di zaman Malayan Union dari awal 1946 sampai akhir 1947. Dua tahun sahaja kerana rancangan Malayan Union untuk menjadikan Tanah Melayu, Negeri-Negeri Melayu sebagai direct rule dari London melalui govenor yakni koloni. Maka itu saja tempoh kita terjajah. Selainnya kita tak pernah terjajah kecuali zaman Jepunlah. Jepun tu datang untuk menakluk maka mereka menang selama tiga tahun,†sambungnya lagi.
Datuk Zainal mengingatkan bahwa istilah dijajah dan dinaungi memiliki arti yang berbeda sama sekali.
Prof. Emeritus Datuk Dr. Zakri Abdul Hamid juga dari MPN menambahkan:
“Kita di sini ingin membetulkan sebarang fakta ataupun interpretasi yang mungkin tidak betul. Itu yang kita mahu buat. Jadi kita punya respon ini bukannya respon dalam konteks politik.†[guh]
