Berita

greenpeace/ist

DPR: Greenpeace Berbohong

SELASA, 06 SEPTEMBER 2011 | 13:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kalangan DPR semakin gerah dengan Greenpeace Indonesia. Mereka menuding lembaga itu telah berbohong. Selama ini Greenpeace Indonesia kerap mengatakan tidak menerima dana dari pihak asing.

Nyatanya, dalam laporan keuangan Greenpeace Indonesia tahun 2010 disebutkan bahwa mereka menerima aliran dana dari Greenpeace Asia Tenggara sebesar Rp 1,7 miliar. Juga disebutkan penerimaan dari penggalangan dana sebesar 10,2 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dimuat sejumlah media massa nasional itu juga terlihat Greenpeace Indonesia menerima dana lain-lain sebesar Rp 584 juta rupiah. Namun tidak disebutkan dengan pasti dari mana dana itu mereka terima.

Hal lain yang juga gelap berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) yang dikeluarkan dari gaji direksi dan karyawan Greenpeace Indonesia.

 Menurut Ketua  Komisi IV DPR, Romahurmuziy, kebohongan ini jelas tidak terpuji dan akan menambah kecurigaan publik terhadap eksistensi dan aktivitas Greenpeace di tanah air.

“Greenpeace tidak jujur,” kata Romi yang juga Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Jakarta, Selasa (6/9).

Kehadiran Greenpeace sebagai LSM asing di Indonesia sejak awal bermasalah, kata Romi lagi. Salah satu sebabnya adalah sumber dana Greenpeace tidak pernah diaudit oleh pemerintah.

Dia menambahkan, pihak yang berwenang mengaudit LSM asing adalah pemerintah, bukan pihak swasta yang ditunjuk Greenpeace.

“Ini sangat perlu untuk memastikan (apakah) mereka bekerja dengan agenda yang sudah diprogram pendananya, (atau) atas nama idealisme,” kata dia lagi.

Berkaitan dengan hal ini, Romi mengatakan pihaknya tengah menggodok UU yang mengatur LSM di Indonesia.

“Kita punya instrumen negara yang mengurusi tentang lingkungan kan? Jadi, kalaupun Greenpeace tidak ada, sekali tidak ada masalah,” demikian Romi. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya