Berita

greenpeace/ist

DPR: Greenpeace Berbohong

SELASA, 06 SEPTEMBER 2011 | 13:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kalangan DPR semakin gerah dengan Greenpeace Indonesia. Mereka menuding lembaga itu telah berbohong. Selama ini Greenpeace Indonesia kerap mengatakan tidak menerima dana dari pihak asing.

Nyatanya, dalam laporan keuangan Greenpeace Indonesia tahun 2010 disebutkan bahwa mereka menerima aliran dana dari Greenpeace Asia Tenggara sebesar Rp 1,7 miliar. Juga disebutkan penerimaan dari penggalangan dana sebesar 10,2 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dimuat sejumlah media massa nasional itu juga terlihat Greenpeace Indonesia menerima dana lain-lain sebesar Rp 584 juta rupiah. Namun tidak disebutkan dengan pasti dari mana dana itu mereka terima.

Hal lain yang juga gelap berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) yang dikeluarkan dari gaji direksi dan karyawan Greenpeace Indonesia.

 Menurut Ketua  Komisi IV DPR, Romahurmuziy, kebohongan ini jelas tidak terpuji dan akan menambah kecurigaan publik terhadap eksistensi dan aktivitas Greenpeace di tanah air.

“Greenpeace tidak jujur,” kata Romi yang juga Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Jakarta, Selasa (6/9).

Kehadiran Greenpeace sebagai LSM asing di Indonesia sejak awal bermasalah, kata Romi lagi. Salah satu sebabnya adalah sumber dana Greenpeace tidak pernah diaudit oleh pemerintah.

Dia menambahkan, pihak yang berwenang mengaudit LSM asing adalah pemerintah, bukan pihak swasta yang ditunjuk Greenpeace.

“Ini sangat perlu untuk memastikan (apakah) mereka bekerja dengan agenda yang sudah diprogram pendananya, (atau) atas nama idealisme,” kata dia lagi.

Berkaitan dengan hal ini, Romi mengatakan pihaknya tengah menggodok UU yang mengatur LSM di Indonesia.

“Kita punya instrumen negara yang mengurusi tentang lingkungan kan? Jadi, kalaupun Greenpeace tidak ada, sekali tidak ada masalah,” demikian Romi. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya