Mengukur Niat Ical dan Imin Membongkar Pornografi Century

Megaskandal danatalangan Bank Century memasuki babak baru. Partai Golkar yang merupakan kekuatan politik terbesar kedua di Indonesia setuju bila megaskandal itu diusut kembali.

Berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sidang paripurna DPR tahun 2009 lalu, megaskandal itu diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi termasuk (mantan) Gubernur BI yang kini menjadi Wakil Presiden, Boediono, dan (mantan) Menteri Keuangan yang kini bekerja di Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati.

Ketegasan sikap Golkar kembali disampaikan sang ketua umum, Aburizal Bakrie, ketika menghadiri open house di kediaman mantan wakil presiden dan mantan ketua umum partai itu, Jusuf Kalla, di Jakarta Selatan, hari Kamis lalu (1/9).

“Kasus Century harus diseriuskan. Nggak bisa nggak. Kasus Century harus diselaikan sampai ada keputusan salah atau benar,” ujar Aburizal ketika itu.

“Tidak boleh ada urusan yang belum selesai. Harus selesai,” sambungnya.

Ical sejak awal bersinggungan dengan kasus ini. Adalah Sri Mulyani yang pada Desember 2009 membawa nama Ical ke tengah gelanggang. Saat itu DPR sedang mempersiapkan pembentukan Pansus Centurygate.

Dalam sebuah wawancara dengan harian Wall Street Journal di Amerika Serikat, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pansus Centurygate yang ketika itu tengah dipersiapkan adalah bagian dari upaya Golkar dan Ical memojokkan dirinya. Ical, menurut Sri Mulyani terganggu karena Kementerian Keuangan mempersoalkan pajak perusahaan Bakrie.

Sejak Sri Mulyani ngember di WSJ itulah, fokus pengusutan megaskandal danatalangan ini bergeser. Sebelumnya ada dua dua hal yang menjadi objek pengusutan dan mendapatkan perhatian yang sama besar. Pertama, keputusan BI mengucurkan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century, dan kedua, keputusan bailout yang diputuskan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Namun setelah Sri Mulyani mengambil aksi pasang badan, pengusutan lebih fokus pada keputusan KSSK yang dipimpin Sri Mulyani.

Atau dengan kata lain, sejak pernyataan Sri Mulyani dimuat WSJ itulah, Boediono yang sempat menjadi sasaran tembak di tengah gelanggang, untuk sementara selamat.

Menyusul Ical, belakangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, juga menyampaikan sikap serupa. Di kampung halamannya, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kemarin (Sabtu, 3/9), Muhaimin mengatakan partainya mendukung pengusutan tuntan megaskandal senilai Rp 6,7 triliun itu.

Menurut Muhaimin yang juga Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu, megaskandal Century bisa diselesaikan lewat dua koridor. Pertama, koridor hukum dengan mendorong proses pengusutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kedia koridor politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Bila dituntaskan lewat koridor hukum, tentu HMP tidak diperlukan. Di sisi lain dia berharap kalaupun pada akhirnya  digunakan, HMP bukanlah untuk mencari popularitas dan membuang energi nasional.

Sikap Muhaimin kali ini berbeda dari sebelumnya. PKB yang merupakan kekuatan politik terbesar kelima di parlemen adalah salah satu mitra koalisi pemerintah. Bulan Maret tahun lalu, dalam sidang paripurna DPR, PKB mengambil sikap berseberangan dengan kubu yang menginginkan agar megaskandal Century diusut karena melanggar sejumlah aturan hukum dan perundangan.

Anggota PKB, Lily Wahid yang memilih mengambil sikap berseberangan dengan sikap mainstream di partainya malah diberi sanksi.

Untuk sementara berkembang dugaan bahwa perubahan sikap PKB terjadi karena Muhaimin kini tengah menghadapi persoalan pelik, yakni skandal suap senilai Rp 1,5 miliar di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya.

Sekretaris Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Belakangan disebutkan bahwa uang yang diletakkan di nekas kotak durian itu adalah hadiah Lebaran untuk Muhaimin.


Muhaimin sendiri ketika menyampaikan dukungannya pada pengusutan megaskandal Bank Century membawa-bawa kasus yang tengah melilit Kementerian yang dipimpinnya itu.

Muhaimin terlihat kesal karena kasus yang melilitnya “terus digoreng-goreng” dan “dibolak-balik”.

Apapun niat di balik sikap terbaru Ical dan Imin ini, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmita Hadinagara, sejak beberapa waktu lalu menggambarkan megaskandal danatalangan Century ini sebagai pornografi keuangan negara.

Disebut pornografi karena terjadi dengan telanjang dan kasat mata. Hanya saja sulit disentuh, karena aktor intelektual dan pelaku-pelaku utama yang membidaninya menggunakan perangkat kebijakan untuk melindungi criminal policy yang mereka lakukan.

Karena ketelanjangan itulah, Sasmita menganugerahkan gelar notorious untuk Boediono dan Sri Mulyani. Oleh Sasmita, Boediono diberi gelar Bapak Pornografi Keuangan Negara, dan Sri Mulyani diberi gelar Ibu Big Fish Mafia Pajak mengingat skandal keuangan negara juga banyak yang terjadi di sektor pajak.

Jadi, dalam beberapa waktu yang akan datang, baik Ical maupun Imin harus membuktikan dukungan mereka terhadap pengusutan megaskandal danatalangan untuk Pornografi Century ini. [guh]