Achsanul Qosasi: Saya Setuju Badan Anggaran DPR Dihapus

RMOL. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi setuju dengan usulan pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebab, Banggar tidak sesuai lagi dengan fungsinya.

“Saya setuju Banggar dihapus. Kalaupun tidak dihapus, paling tidak  fungsinya direvisi agar ke­beradaannya tidak ber­peluang melakukan praktik percaloan,” ujar Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Minggu (28/8).

Seperti diketahui, wacana peng­hapusan Banggar DPR kembali di­suarakan setelah pe­jabat Ke­menakertrans ditangkap KPK kar­ena diduga menerima suap senilai Rp 1,5 miliar.

Wacana ini menjadi perdebatan di DPR. Sebagian mendukung pembubaran tersebut. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Ta­pi pengawasan ditingkatkan.

Achsanul Qosasi selanjutnya me­ngatakan, penangkapan peja­bat Kemenakertrans itu mem­buktikan bahwa mafia anggaran juga ter­jadi di pemerintahan. Ma­ka­nya, evaluasi terhadap ke­be­ra­da­an Banggar DPR harus segera di­realisasikan.

“Praktik percaloan atau mafia yang terjadi di pemerintah mau­pun DPR. Ini harus segera diter­tib­kan. Dua tiang demokrasi yang memiliki fungsi anggaran ini ha­rus kembali ditegakkan untuk menopang pembangunan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda mendukung pembubaran Banggar DPR?
Ada tiga alasan utama. Perta­ma, maraknya praktik calo atau mafia anggaran. Ini meng­in­di­kasikan kalau permainan ter­sebut telah menyerang eksekutif dan legislatif. Masak praktik menyim­­pang ini mau terus me­nerus di­biarkan.

Kedua, Banggar sudah DPR melen­ceng dari fungsinya. Ha­rus­nya Bang­gar bertugas mela­kukan sinkronisasi terhadap ang­garan yang sudah diputuskan ko­misi. Bukan mereka yang memu­tus­kan dan mengalokasikan. Alokasi anggaran itu haknya komisi, bu­kan Banggar.

Tapi yang terjadi sekarang, Bang­gar melakukan alokasi dan   pembagian. Ini kan sudah keluar dari jalur. Bahkan, persetujuan ko­misi sering mereka lewati. Ka­lau Banggar sudah setuju, alokasi anggaran itu dianggap sudah sah.

Ketiga, sebagai pimpinan ko­mi­si maupun anggota DPR, saya belum pernah memandatkan fung­si anggaran yang saya miliki kepada Banggar.

Saya yakin, 560 anggota DPR  tidak pernah melaku­kan itu. Fungsi anggaran masih melekat pada masing-masing anggota DPR dan komisi. Mereka yang punya hak, bukan Banggar.

Kalau begitu tugas Banggar DPR apa saja?
Tugas utama Banggar itu ada dua poin, yakni melakukan sink­ro­nisasi anggaran dan me­rum­us­kan pertanggungjawaban APBN. Sampai saat ini, nggak ada tam­ba­han kewenangan.

Yang dimaksud sinkronisasi anggaran adalah yang telah di­bahas komisi dengan ke­men­terian terkait harus disin­kron­kan oleh Banggar. Misalnya ke­bu­tuhan kementerian, sekian ru­piah alokasi dari komisi di DPR se­kian, kurang atau cukup.

Kalau kurang, mereka akan me­la­kukan optimalisasi. Kalau cukup, anggaran lainnya dialo­kasikan ke mana. Bukan seperti sekarang, disetujui kemudian lang­sung dikasih. Mekanisme­nya harus tetap melalui komisi.

Menurut Anda, sejak kapan penyimpangan tugas dan fungsi Banggar terjadi?
Kalau saya lihat, perubahan fung­si ini terjadi setelah menjadi badan. Waktu masih berbentuk pa­nitia anggaran, kinerjanya nggak se­perti ini. Begitu  men­jadi Ba­dan Anggaran, fungsinya berubah.

Apa dong solusinya?
Dikembalikan kepada tugas dan fungsi awalnya. Bila perlu dijadikan ad hoc saja. Ker­janya kan cuma setahun se­kali dan itu pun hanya dua bulan. Me­­reka ber­si­dang saat mem­bahas per­tang­­gungjawaban APBN. Un­tuk apa dijadikan ba­dan. Sebab, ke­giatannya cuma sedikit dan insi­dental.

Mengenai fungsi dan pem­ba­ha­san anggaran, dikem­bali­kan saja ke ko­misi.   [rm]