Berita

sby/ist

GIB & KPK2N: Sidang Istbat untuk Menguji Kepercayaan Rakyat

SELASA, 30 AGUSTUS 2011 | 17:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Karena tak bisa lagi mengandalkan survei konvensional untuk mengetahui dukungan publik,  pemerintahan SBY-Boediono pun menggunakan cara baru: menggelar sidang itsbat seperti yang dilakukan Senin sore kemarin (29/8).

Memang sidang istbat yang dihadiri pimpinan ormas Muslim itu resminya digelar untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1432 H. Namun di mata aktivis Adhie Massardi, patut dapat diduga, sidang itu memiliki tujuan lain, yakni untuk mengetahui dan menguji kepercayaan publik pada pemerintah.

“Pemerintah mengubah Lebaran dari kalender yang sudah disepakati masyarakat untuk menguji apakah rakyat masih percaya pada pemerintahan SBY atau tidak. Hasilnya? Ternyata tingkat kepercayaan mayoritas rakyat masih tinggi,” ujar Adhie kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).

Tapi, ujarnya, cara menguji tingkat kepercayaan rakyat dengan menggunakan metode keagamaan sungguh amat berbahaya sekaligus menyesatkan.

Mengapa pemerintah yang biasanya menggunakan survei akademik untuk mengetahui popularitas pemerintah merasa harus menggunakan cara lain?

Jawab Adhie, karena metode survei akademik konvensional belakangan ini memperlihatkan hasil tak seperti yang diinginkan.



"Selama ini pemerintah selalu sesuai kalender (dalam menentukan Lebaran). Yang dianggap beda adalah yang tidak sesuai kalender. Kayaknya karena hasil survei akademik (tentang dukungan dan kepercayaan publik) sudah pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan, patut dapat diduga SBY menggunakan metode berbau agama,” sambungnya.

“Karena ini berbahaya dan menyesatkan, DPR harus turun tangan untuk menggelar interpelasi dan mempertanyakan apa arti semua ini,” sambung Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih dan aktivis Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N) itu.

Hal lain yang membuat DPR harus menggelar interpelasi karena penetapan 1 Syawal 1432 H yang berbeda dengan tanggal yang telah dicantumkan di kalender telah meresahkan masyarakkat juga mengganggu perekonomian nasional.

“Yang pasti merugikan banyak orang lah,” demikian Adhie. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya