Berita

sby/ist

GIB & KPK2N: Sidang Istbat untuk Menguji Kepercayaan Rakyat

SELASA, 30 AGUSTUS 2011 | 17:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Karena tak bisa lagi mengandalkan survei konvensional untuk mengetahui dukungan publik,  pemerintahan SBY-Boediono pun menggunakan cara baru: menggelar sidang itsbat seperti yang dilakukan Senin sore kemarin (29/8).

Memang sidang istbat yang dihadiri pimpinan ormas Muslim itu resminya digelar untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1432 H. Namun di mata aktivis Adhie Massardi, patut dapat diduga, sidang itu memiliki tujuan lain, yakni untuk mengetahui dan menguji kepercayaan publik pada pemerintah.

“Pemerintah mengubah Lebaran dari kalender yang sudah disepakati masyarakat untuk menguji apakah rakyat masih percaya pada pemerintahan SBY atau tidak. Hasilnya? Ternyata tingkat kepercayaan mayoritas rakyat masih tinggi,” ujar Adhie kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).

Tapi, ujarnya, cara menguji tingkat kepercayaan rakyat dengan menggunakan metode keagamaan sungguh amat berbahaya sekaligus menyesatkan.

Mengapa pemerintah yang biasanya menggunakan survei akademik untuk mengetahui popularitas pemerintah merasa harus menggunakan cara lain?

Jawab Adhie, karena metode survei akademik konvensional belakangan ini memperlihatkan hasil tak seperti yang diinginkan.



"Selama ini pemerintah selalu sesuai kalender (dalam menentukan Lebaran). Yang dianggap beda adalah yang tidak sesuai kalender. Kayaknya karena hasil survei akademik (tentang dukungan dan kepercayaan publik) sudah pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan, patut dapat diduga SBY menggunakan metode berbau agama,” sambungnya.

“Karena ini berbahaya dan menyesatkan, DPR harus turun tangan untuk menggelar interpelasi dan mempertanyakan apa arti semua ini,” sambung Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih dan aktivis Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N) itu.

Hal lain yang membuat DPR harus menggelar interpelasi karena penetapan 1 Syawal 1432 H yang berbeda dengan tanggal yang telah dicantumkan di kalender telah meresahkan masyarakkat juga mengganggu perekonomian nasional.

“Yang pasti merugikan banyak orang lah,” demikian Adhie. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya