Berita

sby/ist

GIB & KPK2N: Sidang Istbat untuk Menguji Kepercayaan Rakyat

SELASA, 30 AGUSTUS 2011 | 17:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Karena tak bisa lagi mengandalkan survei konvensional untuk mengetahui dukungan publik,  pemerintahan SBY-Boediono pun menggunakan cara baru: menggelar sidang itsbat seperti yang dilakukan Senin sore kemarin (29/8).

Memang sidang istbat yang dihadiri pimpinan ormas Muslim itu resminya digelar untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1432 H. Namun di mata aktivis Adhie Massardi, patut dapat diduga, sidang itu memiliki tujuan lain, yakni untuk mengetahui dan menguji kepercayaan publik pada pemerintah.

“Pemerintah mengubah Lebaran dari kalender yang sudah disepakati masyarakat untuk menguji apakah rakyat masih percaya pada pemerintahan SBY atau tidak. Hasilnya? Ternyata tingkat kepercayaan mayoritas rakyat masih tinggi,” ujar Adhie kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).

Tapi, ujarnya, cara menguji tingkat kepercayaan rakyat dengan menggunakan metode keagamaan sungguh amat berbahaya sekaligus menyesatkan.

Mengapa pemerintah yang biasanya menggunakan survei akademik untuk mengetahui popularitas pemerintah merasa harus menggunakan cara lain?

Jawab Adhie, karena metode survei akademik konvensional belakangan ini memperlihatkan hasil tak seperti yang diinginkan.



"Selama ini pemerintah selalu sesuai kalender (dalam menentukan Lebaran). Yang dianggap beda adalah yang tidak sesuai kalender. Kayaknya karena hasil survei akademik (tentang dukungan dan kepercayaan publik) sudah pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan, patut dapat diduga SBY menggunakan metode berbau agama,” sambungnya.

“Karena ini berbahaya dan menyesatkan, DPR harus turun tangan untuk menggelar interpelasi dan mempertanyakan apa arti semua ini,” sambung Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih dan aktivis Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N) itu.

Hal lain yang membuat DPR harus menggelar interpelasi karena penetapan 1 Syawal 1432 H yang berbeda dengan tanggal yang telah dicantumkan di kalender telah meresahkan masyarakkat juga mengganggu perekonomian nasional.

“Yang pasti merugikan banyak orang lah,” demikian Adhie. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya