Berita

sby/ist

GIB & KPK2N: Sidang Istbat untuk Menguji Kepercayaan Rakyat

SELASA, 30 AGUSTUS 2011 | 17:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Karena tak bisa lagi mengandalkan survei konvensional untuk mengetahui dukungan publik,  pemerintahan SBY-Boediono pun menggunakan cara baru: menggelar sidang itsbat seperti yang dilakukan Senin sore kemarin (29/8).

Memang sidang istbat yang dihadiri pimpinan ormas Muslim itu resminya digelar untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1432 H. Namun di mata aktivis Adhie Massardi, patut dapat diduga, sidang itu memiliki tujuan lain, yakni untuk mengetahui dan menguji kepercayaan publik pada pemerintah.

“Pemerintah mengubah Lebaran dari kalender yang sudah disepakati masyarakat untuk menguji apakah rakyat masih percaya pada pemerintahan SBY atau tidak. Hasilnya? Ternyata tingkat kepercayaan mayoritas rakyat masih tinggi,” ujar Adhie kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).

Tapi, ujarnya, cara menguji tingkat kepercayaan rakyat dengan menggunakan metode keagamaan sungguh amat berbahaya sekaligus menyesatkan.

Mengapa pemerintah yang biasanya menggunakan survei akademik untuk mengetahui popularitas pemerintah merasa harus menggunakan cara lain?

Jawab Adhie, karena metode survei akademik konvensional belakangan ini memperlihatkan hasil tak seperti yang diinginkan.



"Selama ini pemerintah selalu sesuai kalender (dalam menentukan Lebaran). Yang dianggap beda adalah yang tidak sesuai kalender. Kayaknya karena hasil survei akademik (tentang dukungan dan kepercayaan publik) sudah pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan, patut dapat diduga SBY menggunakan metode berbau agama,” sambungnya.

“Karena ini berbahaya dan menyesatkan, DPR harus turun tangan untuk menggelar interpelasi dan mempertanyakan apa arti semua ini,” sambung Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih dan aktivis Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N) itu.

Hal lain yang membuat DPR harus menggelar interpelasi karena penetapan 1 Syawal 1432 H yang berbeda dengan tanggal yang telah dicantumkan di kalender telah meresahkan masyarakkat juga mengganggu perekonomian nasional.

“Yang pasti merugikan banyak orang lah,” demikian Adhie. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya