Berita

1 SYAWAL 1432 H

Kalimatnya Tidak Cerdas, Cakrawala Berpikir Prof. Thomas Djamaluddin Harus Diperluas

SELASA, 30 AGUSTUS 2011 | 12:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pernyataan Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Prof. Dr. Thomas Djamaluddin dalam sidang itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H kemarin (Senin, 29/8), telah menyinggung perasaan Muhammadiyah.

Dalam sidang yang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali dan dihadiri perwakilan sejumlah ormas Islam Indonesia itu, Thomas meminta agar metode hisab yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah diubah karena sudah usang.

Pernyataan tersebut tidak hanya menyakiti warga Muhammadiyah, tetapi juga disinyalir berdampak tidak baik dalam konteks kerukunan umat di Indonesia. Apalagi, fakta membuktikan, sebagaimana banyak diberitakan, bahwa hampir 50 negara merayakan Idul Fitri hari ini (Selasa, 30/8). Dan hanya empat negara yang merayakannya di hari Rabu.

"Saya khawatir, wibawa dan kredibilitas pemerintah menjadi rusak karena telah 'menyewa' Thomas sebagai konsultan dalam sidang itsbat kemarin,” ujar dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Partaonan Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu.

Saleh yang juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu sedang berada di Swiss untuk menjadi khatib dalam shalat Ied di KBRI Swiss yang dilaksanakan hari ini.

Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu besok (31/8), namun hampir semua kantor perwakilan Indonesia yang ada di negara-negara sahabat, baik yang berada di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia juga Afrika, pun Amerika, menyelenggarakan shalat Ied di hari Selasa.

“Mereka semua adalah pejabat negara. Bila KBRI saja tidak percaya pada pendapat pemerintah (Kementerian Agama), bagaimana pemerintah mau dipercaya oleh masyarakat biasa", kata Saleh.

Selain itu, sebagai peneliti Lapan, Thomas seharusnya juga mengikuti diskusi di kalangan peneliti astronomi internasional di banyak mailing list dan group melalui multi media. Dengan begitu, cakrawala berpikir yang dimiliki Thomas menjadi lebih luas. Apalagi, informasi tentang penetapan 1 Syawal banyak diberitakan di situs-situs resmi internasional.

"Jangan mentang-mentang profesor astronomi, lalu merasa pendapatnya pasti benar. Kalau dia menganggap paling benar, lalu apakah semua profesor lain di negara-negara lain yang menyatakan 1 Syawal adalah hari Selasa jadi salah?" sambung Saleh.

Sesungguhnya, sambung Saleh lagi, Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan dan menyalahkan pihak manapun yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu. Namun, pendapat Muhammadiyah juga perlu dihormati. Salah satu cara menghormatinya adalah dengan tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak cerdas seperti yang disampaikan Thomas.

"Dan perlu diketahui bahwa cara Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Syawal sudah dipraktikkan selama 100 tahun. Dan ternyata, metode itu telah terbukti benar sejalan dengan penemuan perkembangan teknologi astronomi modern. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dirubah. Satu-satunya yang perlu diubah adalah cara Thomas Djamaluddin dalam menyampaikan pendapatnya,” demikian Saleh. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya