Berita

ilustrasi

Perbedaan 1 Syawal Tidak Boleh Merusak Ukhuwah

SENIN, 29 AGUSTUS 2011 | 09:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Perbedaan penetapan Hari Raya 1 Syawal 1432 H harus disikapi secara dewasa oleh seluruh kelompok umat Islam yang merayakannya.

Oleh karena sudah pernah terjadi berulang kali, maka fenomena semacam ini seharusnya sudah tidak masalah lagi di tengah masyarakat. Semua pihak diminta menerima kenyataan secara lapang dada dengan tetap memperhatikan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah.

"Kelihatannya, tahun ini sudah dipastikan ada perbedaan. Mempersoalkan perbedaan tersebut tentulah tidak bijaksana karena masing-masing kelompok memiliki argumentasi yang menurutnya sangat kuat. Oleh karena tidak mungkin disatukan, maka yang paling mungkin dilakukan adalah menghargai semua pendapat dan mentoleransi perbedaan yang ada," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay sesaat lalu sebelum beranjak ke Zurich Swiss untuk menghadiri One Young World Forum II.


Dia ingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ibadahnya dengan baik. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, pemerintah harus netral dan tidak pandang bulu.

Namun demikian, Saleh meminta agar pemerintah menjadi tonggak penyangga utama dalam membina ukhuwah. Pemerintah tidak boleh berpihak pada satu pendapat dan cenderung menafikan pendapat lain. Bila ini terjadi, pasti ada kelompok umat Islam yang merasa tersakiti dan seakan dianaktirikan.

Pengalaman pada tahun-tahun yang lalu sudah cukup menjadi I'tibar bagi pemerintah. Selama ini dia melihat pemerintah tidak netral. Pemerintah, khususnya kementerian agama, cenderung hanya mendengarkan argumen kelompok tertentu dan meninggalkan yang lain

"Jangan sampai karena menteri dan pejabatnya dari kalangan tertentu, lalu merasa paling pantas untuk diikuti. Sikap ini tentu tidak baik diterapkan ditengah pluralitas praktik keagamaan yang ada di Indonesia," kata Saleh mengakhiri pernyataannya.[ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya