Berita

ilustrasi

Perbedaan 1 Syawal Tidak Boleh Merusak Ukhuwah

SENIN, 29 AGUSTUS 2011 | 09:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Perbedaan penetapan Hari Raya 1 Syawal 1432 H harus disikapi secara dewasa oleh seluruh kelompok umat Islam yang merayakannya.

Oleh karena sudah pernah terjadi berulang kali, maka fenomena semacam ini seharusnya sudah tidak masalah lagi di tengah masyarakat. Semua pihak diminta menerima kenyataan secara lapang dada dengan tetap memperhatikan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah.

"Kelihatannya, tahun ini sudah dipastikan ada perbedaan. Mempersoalkan perbedaan tersebut tentulah tidak bijaksana karena masing-masing kelompok memiliki argumentasi yang menurutnya sangat kuat. Oleh karena tidak mungkin disatukan, maka yang paling mungkin dilakukan adalah menghargai semua pendapat dan mentoleransi perbedaan yang ada," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay sesaat lalu sebelum beranjak ke Zurich Swiss untuk menghadiri One Young World Forum II.


Dia ingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ibadahnya dengan baik. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, pemerintah harus netral dan tidak pandang bulu.

Namun demikian, Saleh meminta agar pemerintah menjadi tonggak penyangga utama dalam membina ukhuwah. Pemerintah tidak boleh berpihak pada satu pendapat dan cenderung menafikan pendapat lain. Bila ini terjadi, pasti ada kelompok umat Islam yang merasa tersakiti dan seakan dianaktirikan.

Pengalaman pada tahun-tahun yang lalu sudah cukup menjadi I'tibar bagi pemerintah. Selama ini dia melihat pemerintah tidak netral. Pemerintah, khususnya kementerian agama, cenderung hanya mendengarkan argumen kelompok tertentu dan meninggalkan yang lain

"Jangan sampai karena menteri dan pejabatnya dari kalangan tertentu, lalu merasa paling pantas untuk diikuti. Sikap ini tentu tidak baik diterapkan ditengah pluralitas praktik keagamaan yang ada di Indonesia," kata Saleh mengakhiri pernyataannya.[ald]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya