Berita

ilustrasi

Perbedaan 1 Syawal Tidak Boleh Merusak Ukhuwah

SENIN, 29 AGUSTUS 2011 | 09:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Perbedaan penetapan Hari Raya 1 Syawal 1432 H harus disikapi secara dewasa oleh seluruh kelompok umat Islam yang merayakannya.

Oleh karena sudah pernah terjadi berulang kali, maka fenomena semacam ini seharusnya sudah tidak masalah lagi di tengah masyarakat. Semua pihak diminta menerima kenyataan secara lapang dada dengan tetap memperhatikan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah.

"Kelihatannya, tahun ini sudah dipastikan ada perbedaan. Mempersoalkan perbedaan tersebut tentulah tidak bijaksana karena masing-masing kelompok memiliki argumentasi yang menurutnya sangat kuat. Oleh karena tidak mungkin disatukan, maka yang paling mungkin dilakukan adalah menghargai semua pendapat dan mentoleransi perbedaan yang ada," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay sesaat lalu sebelum beranjak ke Zurich Swiss untuk menghadiri One Young World Forum II.


Dia ingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ibadahnya dengan baik. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, pemerintah harus netral dan tidak pandang bulu.

Namun demikian, Saleh meminta agar pemerintah menjadi tonggak penyangga utama dalam membina ukhuwah. Pemerintah tidak boleh berpihak pada satu pendapat dan cenderung menafikan pendapat lain. Bila ini terjadi, pasti ada kelompok umat Islam yang merasa tersakiti dan seakan dianaktirikan.

Pengalaman pada tahun-tahun yang lalu sudah cukup menjadi I'tibar bagi pemerintah. Selama ini dia melihat pemerintah tidak netral. Pemerintah, khususnya kementerian agama, cenderung hanya mendengarkan argumen kelompok tertentu dan meninggalkan yang lain

"Jangan sampai karena menteri dan pejabatnya dari kalangan tertentu, lalu merasa paling pantas untuk diikuti. Sikap ini tentu tidak baik diterapkan ditengah pluralitas praktik keagamaan yang ada di Indonesia," kata Saleh mengakhiri pernyataannya.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya