Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul: Kami Tak Terpancing Propaganda Organisasi Papua Merdeka

RMOL. Mabes TNI tidak mau terpancing terkait dugaan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam kasus pembunuhan Kapten Inf Tasman, perwira menengah di jajaran Kodam VII Cendrawasih, Papua.

“Kami tak terpancing propa­ganda dugaan keterlibataan OPM yang bisa membuat situasi di sana tambah tidak nyaman,” tandas Kepala Pusat Penerangan  (Ka­puspen) TNI, Laksamana Per­tama TNI Iskandar Sitompul, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Se­lasa (23/8) pukul 07.00, Kapten Inf Tasman ditemukan tewas dengan luka bacokan di belakang lehernya. Kejadian itu terjadi di Jalan Baru, Campwolker, Perum­nas 3, Kelurahan Yabansai, Dis­trik Heram, Papua.

Menurut rilis yang dikeluarkan Kodam VII Cendrawasih, Kapten Inf Tasman pada saat kejadian mengenakan pakaian tugas dan mengendarai motor Honda Vario DS 2605 AV. Di tengah jalan, Kapten Tasman dihadang oleh dua orang tak dikenal.

Iskandar Sitompul selanjutnya mengatakan, pihak Mabes TNI menyerahkan semua penye­li­di­kannya kepada kepolisian.

“Masyarakat boleh menyikapi kasus ini dengan hati panas, tapi kepala harus tetap dingin agar bingkai NKRI tetap utuh,” tegas bekas Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Dan­lan­tamal) III Komando Armada RI Kawasan Barat ini.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana laporan awal dari Kodam VII Cendrawasih pasca kejadian?
Saya tidak bisa menjelaskan secara detail laporan itu seperti apa. Namun yang jelas, apabila ada satu kejadian, Kodam III Cen­drawasih pasti langsung me­laporkannya ke­pada Ma­­bes TNI. Tidak terkecuali dalam ka­sus Kapten Inf Tasman ini, pasca ke­jadian, mereka langsung mela­porkan ke Mabes TNI.

Kapten Inf Tasman saat ke­jadian tidak se­dang patroli rutin, dia sedang naik motor pada saat jam kerja.

Bagaimana perkembangan pe­nanganannya?
Kasus ini sedang ditangani kepolisian. Dari lapo­ran terakhir, sudah ada dua orang yang ditang­kap karena diduga sebagai pe­laku. Namun menurut keterangan kepolisian, ada satu orang yang dilepas karena tidak ditemukan cukup bukti dalam kasus itu.

Apa benar Mabes TNI ikut me­ngusut kasus ini?
Itu kan masuk dalam ketertiban sipil, sehingga otomatis yang mengerjakan semuanya adalah kepolisian. Saya rasa ini semua sesuai dengan ketentuan tugasnya dan sudah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, Ma­bes TNI otomatis hanya me­nunggu laporan dari pihak ke­polisian.

Apa TNI menduga ini per­bua­tan OPM?
Kami tidak bisa me­nyebutkan itu terkait OPM atau bukan. Kita tidak boleh terburu-buru meng­ung­kapkan suatu hal, apalagi terkait kasus yang sensitif seperti ini. Namun pada prinsipnya, mengenai ada atau tidaknya ke­terlibatan OPM, kami hanya me­nunggu hasil penyelidikan yang sedang dikembangkan polisi.

Apa yang sudah dilakukan untuk menenangkan para per­sonel TNI di sana?
Sudah disampaikan kepada semua prajurit untuk tetap was­pada. Jangan bertindak anarkis yang bisa merusak citra TNI. Dalam beberapa kesempatan, hal itu sudah ditekankan kepada para prajurit.

Kita menghimbau kepada para prajurit agar tetap profesional de­ngan mekanisme yang ada. Ko­mandonya tetap satu, dari Pang­lima Kodam yang ada di sana.

Ada instruksi khusus dari Ma­­bes TNI?
Tidak ada. Kita menginstruk­sikan agar para prajurit tetap waspada. Kesiagaan perorangan perlu ditingkatkan. Hal ini agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Selain itu kami juga menyam­paikan, apabila ada hal-hal yang mengancam diri tiap prajurit, mereka harus bertindak profesio­nal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tidak boleh berbuat semau­nya.   [rm]