Berita

Tjatur Sapto Edy

Wawancara

WAWANCARA

Tjatur Sapto Edy: Kami Belum Lakukan Seleksi Kok Sudah Banyak Tudingan

SENIN, 22 AGUSTUS 2011 | 02:02 WIB

RMOL. Masyarakat diminta berpikir positif terhadap DPR atas fit and proper test calon pimpinan KPK.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, Sabtu (20/8).

“Jangan berprasangka buruk, ada dagang sapi, dan sebagainya. Kami belum melakukan seleksi, kok sudah banyak tudingan. Itu doa loh. Kalau kita mendoakan yang buruk-buruk maka hasilnya buruk,” ujarnya.


Seperti diketahui, Pansel Pim­pinan KPK  memberikan ranking calon yang sudah disampaikan ke DPR. Yakni; Bambang Widjo­janto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandupradja, dan Aryanto Sutadi.

Ini dilakukan untuk benteng moral bagi DPR dalam mela­ku­kan seleksi. Sebab, lembaga itu diragukan memilih empat orang menjadi pimpinan KPK.

Tjatur Sapto Edy selanjutnya mengatakan, tidak ada institusisi yang ingin menghancurkan ne­gara ini. Pada dasarnya, pe­merin­tah, DPR, kepolisian, kejaksaan, dan KPK sama-sama mau negara ini menjadi baik.

“Nggak ada  institusi ini peru­sak negara. Mari kita benahi se­muanya bareng-bareng,” ujar Ke­tua Fraksi PAN DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

 Apakah DPR meloloskan se­suai ranking yang dibuat Pansel Pimpinan KPK?
Kalau mereka memaksakan itu, berarti mengintervensi DPR dong. Kami nggak pernah meng­intervensi.

Mereka  bukan Rasul yang wajib diikuti. Mereka itu manusia biasa seperti kami yang masih bisa salah.

Artinya ranking itu diabai­kan?
Tidak begitu. Kami menghor­mati penilaian pansel dan itu akan dijadikan sebagai masukan ber­harga dalam pengambilan kepu­tu­san di DPR. Namun, kami tidak bisa memastikan kalau hasilnya akan persis seperti itu.

Mudah-mudahan hasil uji ke­patutan dan kelayakan yang dila­kukan DPR, hasilnya sama. Tapi kalau tidak sama, jangan marah. Kan semuanya punya kewena­ngan masing-masing.

Calon dari kepolisian dan ke­jaksaan disorot, apa itu diper­tim­­bangkan?
Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada institusi perusak negara atau institusi itu  memperbaiki negara. Buktinya, para pimpinan KPK se­belumnya yang berasal dari kepo­lisan dan kejaksaan ki­nerjanya tetap baik. Misal­nya, Bibit Samad Riyanto dan Tau­fiequrachman Ruki, mereka kan berasal dari  kepolisian.

Kemudian dari kejaksaan ada Tumpak Hatorangan Panggabean dan Antasari Azhar.

Menurut saya, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang bertobat setelah melakukan kesalahan.

Apa saja tahapan uji kepa­tu­tan dan kelayakan itu?
Kami akan melakukan prose­dur standar uji kepatutan dan ke­layakan. Kami akan mengundang pansel untuk menyampaikan hasil seleksi yang telah mereka laku­kan, meminta masukan dan infor­masi dari masyarakat, serta meng­undang institusi yang ber­wenang, seperti PPATK, BIN dan institusi lain yang kita pandang kredibel untuk memberi infor­masi.

Kemudian, kami melakukan in­vestigasi lanjutan dan melaku­kan kunjungan ke kediaman atau kantor yang bersangkutan. Sete­lah memperoleh cukup data dan informasi, kami akan melakukan rapat internal komisi dan uji ke­patutan dan kelayakan.

Kapan dimulai?
 5 September mendatang. Kami targetkan awal Oktober, se­luruh tahapan selesai, dan mene­tapkan pimpinan KPK yang baru.

Apa kriteria yang ditetapkan DPR?
Fokusnya pada track record, ke­­mampuan kepemimpinan, kre­dibilitas, gagasan, cita-cita, dan keberanian terhadap pembe­ranta­san korupsi.   [rm]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya