RMOL. Pimpinan KPK yang merasa diancam hendaknya melaporkan ke polisi, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Ancaman ini hendaknya diÂjadikan evaluasi demi memanÂtapkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, objektif, tanpa tekanan siapapun, dan tidak disÂkriminatif,†ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo, kepada Rakyat MerÂdeka, di Jakarta.
“Harapan masyarakat kepada KPK sangat tinggi. Jangan samÂpai KPK disalahgunakan,’’ tamÂbah Sekjen PDI PerÂjuangan itu.
Berikut kutipan selengkapnya:Apa yang perlu dilakukan pimÂÂpinan KPK?
Saya kira, pimpinan KPK yang merasa mendapatkan ancaman untuk secepatnya melapor pada pihak kepolisian. Jangan didiamÂkan saja.
Apakah PDI Perjuangan sudah menjalin komunikasi deÂngan partai lain untuk berkoÂmitÂmen dalam penegakan huÂkum?Ya, komitmennya membangun sistem penegakan hukum. KeÂmudian lembaga dan aparat peÂnegak hukum harus berkomitmen serta konsisten dalam menegakÂkan dan menjalankan sistem itu.
Ketika sistem itu kuat dan solid, maka tidak bisa diinterÂvensi oleh kekuasaan atau tekaÂnan apapun. Kita tidak bisa menegakkan huÂkum secara bersama apabila sistÂemnya masih lemah.
Tanggapan Anda terhadap piÂdato kenegaraan SBY, 16 AgusÂtus lalu?Apabila Indonesia ingin tetap stabil diberbagai bidang, khuÂsusnya memantapkan posisinya di delapan besar negara Asia, maka harus ada konsolidasi naÂsional yang progresif untuk meÂnentukan konsensus baru. Namun syaratnya harus mampu menganÂtisipasi strategi perkembangan ekspansi ekonomi yang dilakuÂkan China ke Indonesia.
Bagaimana posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN?Saya mencermati komunitas keamanan Asean. Saat IndoneÂsia seÂbagai ketuanya, kita belum kelihatan jelas strategi kebijakan politisya pada posisi yang stabil. Apabila kita mau kuat dalam perÂtahanan, maka kita harus lebih
offensive yang digelar seÂcara provokatif. Misalnya, pangÂkalan udara harus dipindah dari MaÂkassar ke Pekan Baru dan memÂperkuat pangkalan baru di SuraÂbaya dan Jayapura. Secara umum saya meÂlihat fragÂmentasi piÂdato PreÂsiden maÂsih perlu pendalaman seÂcara obÂjektif terÂhaÂdap konÂdisi riilnya, sehingga keÂwajiÂban peÂmeÂrintah harus diÂoptiÂmalÂkan.
O ya, keÂnapa MeÂgaÂwati SoeÂÂkarnoÂputri tidak menghadiri peÂÂriÂngatan HUT RI ke 66, di Istana Merdeka?Ketidakhadiran MeÂgawati itu merupakan suatu hal yang biasa saja dan tidak perlu dipermasaÂlahÂkan. Tiap orang bisa memÂperiÂngaÂti keÂmerÂdekaan ReÂpublik IndoÂnesia di mana saja.
Megawati sebagai ketua umum partai tentu memiliki basis massa yang banyak. Mereka menginginÂkan merayakan kemerdekaan Indonesia bersama Ibu Megawati di kantor DPP PDI Perjuangan.
Respon PDI Perjuangan di HUT RI kali ini?Kami menganggap penting konÂsensus atas komitmen kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila dan berbhineka dalam satu wadah NKRI. Untuk itu, haÂrus ada resolusi dalam peringaÂtan 66 tahun kemerdekaan IndoÂneÂsia, yaitu berantas KKN, basmi keÂmisÂkinan dan pengangguran dan tingkatkan kesejahteraan rakyat.
Respon PDI Perjuangan yang diÂsampaikan Ketua Umum MeÂgaÂÂwati, untuk menghadapi perÂsoalan bangsa di saat arus peÂrubahan global. Caranya dengan mengimplementasikan trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berjatidiri dalam kebudayaan.
Apa yang mendesak dilakuÂkan?Pertama, memperjuangkan terÂciptanya mekanisme yang transÂparan dalam pembuatan kebijaÂkan terutama kebijakan yang berÂpotensi korupsi.
Kedua, masyaÂrakat melakukan pengawasan kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi alat kekuasaan atau kekuatan politik tertentu.
Ketiga, mendesak diselesaiÂkanÂnya pelanggaran HAM, misalnya kasus 27 Juli.
[rm]
