Berita

ilustrasi/ist

Media Asing: Kemiskinan Indonesia Bisa Mengulangi Sejarah

SABTU, 06 AGUSTUS 2011 | 11:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Urusan data penduduk miskin di Indonesia mulai disindir media asing. Sindiran itu terlihat begitu nyata antara lain dalam laman blog Bayan mingguan The Economist edisi terakhir, misalnya, sebuah artikel berjudul Indonesia's Poverty Line - To Make A Million People Unpoor (Garis Kemiskinan Indonesia - Membuat Satu Juta Orang Tidak Miskin).

“Apakah ada manusia yang dapat hidup dengan 1 dolar AS per hari, dan tidak dianggap miskin? Menurut pemerintah Indonesia itu dapat dilakukan.” Begitu kalimat sinis pembuka artikel yang ditulis jurnalis berinisial JC itu.

Si penulis menyoroti data terakhir yang dikeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2011 yang menyebut bahwa dalam tahun 2011 ini ada satu juta orang yang keluar dari perangkap garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 233.740 per bulan, atau setara dengan kurang dari 28 dolar AS.

Menurut data BPS itu hanya sekitar 12,5 persen orang Indonesia, atau sekitar 30 juta jiwa yang dapat diklasifikasi sebagai orang miskin. Jumlah ini turun dari jumlah tahun lalu sebesar 31 juta jiwa. Disebutkan juga bahwa jumlah penduduk miskin akan berkurang walau pemerintah menaikkan garis kemiskinan menjadi sebesar 2,6 dolar AS tahun ini.

Secara tersirat, JC sang penulis, menilai Indonesia adalah ironi. Di satu sisi mengalami pertumbuhan hingga 7 persen pada tahun ini, disukai oleh para pemain modal asing, dan merupakan anggota G-20. Namun di sisi lain, sejumlah indikator pembangunan menempatkan Indonesia berada pada posisi yang sama dengan negara-negara sub-Sahara di Afrika.

Garis kemiskinan Indonesia begitu kompleks dan rumit, ditentukan dari pengeluaran masyarakat miskin untuk dapat mengkonsumsi makanan yang memiliki 2.100 kalori per hari. Juga dikaitkan dengan berbagai kebutuhan lain di luar makanan, seperti perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan dibangun sebagai angka rata-rata, sementara pada kenyataannya harga kebutuhan begitu bervariasi antara kelompok masyarakat perkotaan dan pedesaan, antara daerah-daerah kaya seperti Jakarta dan daerah terpencil dan miskin seperti di NTT.

Walaupun bukan merupakan angka resmi, namun patut dipertimbangan bahwa pada kenyataannya ada sekitar 100 juta orang Indonesia yang berusaha hidup dengan 2 dolar AS per hari. Ini artinya, ada tiga kali lebih banyak orang miskin daripada yang diumumkan pemerintah sebagai data resmi.

Angka ini diperolah dari perhitungan kemampuan daya beli. Juga ada cara lain untuk mengukut kemiskinan yang tampak nyata itu: hanya 55 persen anak-anak miskin Indonesia yang menyelesaikan pendidikan setingkat SMP.

Artikel itu juga menyoroti fenomena menyedihkan di tengah kemiskinan yang merajalela itu. Hypermarket tumbuh subur dan memanjakan kelompok kelas menengah. Konsumsi dalam negeri meningkat, ekspor bahan mentah termasuk timah, tembaga, batubara dan minyak sawit juga meningkat. Nilai investasi asing pun begitu. Semuanya membuat Indonesia sepintas tampak lebih baik dibandingkan awal 1990an.

Namun fenomena gelembung ekonomi itu tentu saja menyimpan ancaman karena ia terjadi di tengah samudera kemiskinan. Pada bagian akhir, artikel itu mewanti-wanti kemiskinan yang melebar ini dapat menjadi pemicu perubahan sosial.

“But another kind of history might repeat itself too, brought on by a new generation of poor Indonesians who see themselves left out of the party,” JC mengakhiri tulisannya. [guh]    


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya