Berita

ilustrasi/ist

Media Asing: Kemiskinan Indonesia Bisa Mengulangi Sejarah

SABTU, 06 AGUSTUS 2011 | 11:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Urusan data penduduk miskin di Indonesia mulai disindir media asing. Sindiran itu terlihat begitu nyata antara lain dalam laman blog Bayan mingguan The Economist edisi terakhir, misalnya, sebuah artikel berjudul Indonesia's Poverty Line - To Make A Million People Unpoor (Garis Kemiskinan Indonesia - Membuat Satu Juta Orang Tidak Miskin).

“Apakah ada manusia yang dapat hidup dengan 1 dolar AS per hari, dan tidak dianggap miskin? Menurut pemerintah Indonesia itu dapat dilakukan.” Begitu kalimat sinis pembuka artikel yang ditulis jurnalis berinisial JC itu.

Si penulis menyoroti data terakhir yang dikeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2011 yang menyebut bahwa dalam tahun 2011 ini ada satu juta orang yang keluar dari perangkap garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 233.740 per bulan, atau setara dengan kurang dari 28 dolar AS.

Menurut data BPS itu hanya sekitar 12,5 persen orang Indonesia, atau sekitar 30 juta jiwa yang dapat diklasifikasi sebagai orang miskin. Jumlah ini turun dari jumlah tahun lalu sebesar 31 juta jiwa. Disebutkan juga bahwa jumlah penduduk miskin akan berkurang walau pemerintah menaikkan garis kemiskinan menjadi sebesar 2,6 dolar AS tahun ini.

Secara tersirat, JC sang penulis, menilai Indonesia adalah ironi. Di satu sisi mengalami pertumbuhan hingga 7 persen pada tahun ini, disukai oleh para pemain modal asing, dan merupakan anggota G-20. Namun di sisi lain, sejumlah indikator pembangunan menempatkan Indonesia berada pada posisi yang sama dengan negara-negara sub-Sahara di Afrika.

Garis kemiskinan Indonesia begitu kompleks dan rumit, ditentukan dari pengeluaran masyarakat miskin untuk dapat mengkonsumsi makanan yang memiliki 2.100 kalori per hari. Juga dikaitkan dengan berbagai kebutuhan lain di luar makanan, seperti perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan dibangun sebagai angka rata-rata, sementara pada kenyataannya harga kebutuhan begitu bervariasi antara kelompok masyarakat perkotaan dan pedesaan, antara daerah-daerah kaya seperti Jakarta dan daerah terpencil dan miskin seperti di NTT.

Walaupun bukan merupakan angka resmi, namun patut dipertimbangan bahwa pada kenyataannya ada sekitar 100 juta orang Indonesia yang berusaha hidup dengan 2 dolar AS per hari. Ini artinya, ada tiga kali lebih banyak orang miskin daripada yang diumumkan pemerintah sebagai data resmi.

Angka ini diperolah dari perhitungan kemampuan daya beli. Juga ada cara lain untuk mengukut kemiskinan yang tampak nyata itu: hanya 55 persen anak-anak miskin Indonesia yang menyelesaikan pendidikan setingkat SMP.

Artikel itu juga menyoroti fenomena menyedihkan di tengah kemiskinan yang merajalela itu. Hypermarket tumbuh subur dan memanjakan kelompok kelas menengah. Konsumsi dalam negeri meningkat, ekspor bahan mentah termasuk timah, tembaga, batubara dan minyak sawit juga meningkat. Nilai investasi asing pun begitu. Semuanya membuat Indonesia sepintas tampak lebih baik dibandingkan awal 1990an.

Namun fenomena gelembung ekonomi itu tentu saja menyimpan ancaman karena ia terjadi di tengah samudera kemiskinan. Pada bagian akhir, artikel itu mewanti-wanti kemiskinan yang melebar ini dapat menjadi pemicu perubahan sosial.

“But another kind of history might repeat itself too, brought on by a new generation of poor Indonesians who see themselves left out of the party,” JC mengakhiri tulisannya. [guh]    


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya