Berita

Publika

Peningkatan Kesejahteraan Solusi Terbaik Untuk Papua

SELASA, 02 AGUSTUS 2011 | 12:56 WIB

DI PAPUA, masalah separatisme akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Kasus kekerasan, penembakan dan pembunuhan kian marak di Papua. Banyak pengamat yang memperkirakan Papua bakal lepas dari NKRI. Tanda-tanda kearah itu sudah sangat jelas. Mereka saat ini ditengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia  ini, bahkan Papua saat  ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia. Para pendukung OPM  sebenarnya sangat kecil secara internasional namun pengaruhnya dan cara-cara mereka, mengesankan seolah OPM dapat dukungan mayoritas masyarakat internasional. Inilah keberhasilan opini yang mereka bangun.

Dan nampaknya masalah separatisme di Indonesia tidak dapat hanya ditangani oleh satu lembaga atau satu departemen saja. Perlu adanya kerja sama antar aparat pemerintah baik sipil maupun militer dalam menangani separatisme, termasuk para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Setahu saya, selama ini TNI terus-menerus melakukan pembinaan teritorial dan menjajaki komunikasi dengan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat tentang Papua. Namun, kelompok ini enggan menyatakan secara terbuka apa keinginannya sesungguhnya.

Kekerasan bukan penyelesaian satu-satunya melainkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan secara merata   tetap dikedepankan untuk bersama-sama membangun Papua. Karena tanpa pendekatan peningkatan kesejahteraan dan selalu mau membangun komunikasi ayang baik, maka pemerintah tidak akan pernah tahu keinginan kelompok tersebut. Dan bila keadaan itu terus terjadi, kelompok separatis justru tidak akan pernah tahu dan tidak dapat memahami konsep yang dibangun TNI dan pemerintah.


Kita berharap agar kelompok separatis OPM segera sadar, bahwa apa yang diperjuangkan rakyat Papua sebenarnya adalah peningkatan kesejahteraan dan keadilan bukan kemerdekaan seperti keinginan OPM. Karena kemerdekaan saat ini sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia termasuk yang di Papua. Sehingga arti kemerdekaan saat ini adalah kebebasan untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Seharusnya yang diperjuangkan masyarakat Papua adalah merebut ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang  tehnologi, sehingga bila pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dikuasai rakyat Papua, maka Sumber Daya Alam (SDA) tentu dapat dikelola oleh rakyat Papua sendiri dengan pedoman pada otonomi daerah, sehingga tidak tergantung pada tenaga asing.

Oleh karena itu, yang ditunggu masyarakat Papua, adalah Pemerintah, aparat keamanan mencari jalan penyelesaian dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.    

Fajar Nuryanto
Jatijajar, Tapos
Depok

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya