Berita

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO/IST

Beranikah SBY Menghentikan Kontroversi Marzuki Alie

MINGGU, 31 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ketua DPR Marzuki Alie terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang meresahkan sekaligus melecehkan masyarakat. Untuk menghentikan hal ini, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden SBY harus turun tangan dengan menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR RI.

Saran di atas disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), Ismed Hasan Putro, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 31/7).

Menurut Ismed, menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR selain penting dilakukan untuk kebaikan Partai Demokrat yang dalam beberapa waktu belakangan dirundung masalah, juga penting untuk membuat suasana politik tetap kondusif. Dan, ini tak kalah penting, agar citra DPR di mata rakyat tidak ikut hancur seperti citra Partai Demokrat.


"Keinginan Marzuki Alie membubarkan KPK membuktikan bahwa yang bersangkutan anti pada komitmen bangsa ini untuk memberantas korupsi. Lebih ironis lagi bahwa pernyataan Marzuki Alie semakin menegaskan pada publik bahwa komitmen Ketua Dewan Pembina PD dan Presiden RI untuk melawan dan memimpin pemberantasan korupsi telah dikhianati dan ditentang oleh Marzuki Alie, yang merupakan salah satu unsur pimpinan dalam PD," ujar Ismed menjelaskan.

Sambung Ismed, apa pentingnya elite Demokrat menggunakan slogan  "katakan tidak pada korupsi" bila pada praktiknya ada elit partai itu yang justru hendak membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Marzuki Alie bukan saja patut dan pantas untuk ditarik atau dipecat sebagai Ketua DPR RI, tapi juga harus dihukum, karena secara terbuka melawan komitmen dan cita-cita bangsa dalam pemberantasan korupsi. Bahkan sebagai Ketua DPR-RI, Marzuki Alie secara sadar telah melanggar konstitusi negara," demikian Ismed.  [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya