Berita

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO/IST

Beranikah SBY Menghentikan Kontroversi Marzuki Alie

MINGGU, 31 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ketua DPR Marzuki Alie terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang meresahkan sekaligus melecehkan masyarakat. Untuk menghentikan hal ini, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden SBY harus turun tangan dengan menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR RI.

Saran di atas disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), Ismed Hasan Putro, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 31/7).

Menurut Ismed, menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR selain penting dilakukan untuk kebaikan Partai Demokrat yang dalam beberapa waktu belakangan dirundung masalah, juga penting untuk membuat suasana politik tetap kondusif. Dan, ini tak kalah penting, agar citra DPR di mata rakyat tidak ikut hancur seperti citra Partai Demokrat.


"Keinginan Marzuki Alie membubarkan KPK membuktikan bahwa yang bersangkutan anti pada komitmen bangsa ini untuk memberantas korupsi. Lebih ironis lagi bahwa pernyataan Marzuki Alie semakin menegaskan pada publik bahwa komitmen Ketua Dewan Pembina PD dan Presiden RI untuk melawan dan memimpin pemberantasan korupsi telah dikhianati dan ditentang oleh Marzuki Alie, yang merupakan salah satu unsur pimpinan dalam PD," ujar Ismed menjelaskan.

Sambung Ismed, apa pentingnya elite Demokrat menggunakan slogan  "katakan tidak pada korupsi" bila pada praktiknya ada elit partai itu yang justru hendak membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Marzuki Alie bukan saja patut dan pantas untuk ditarik atau dipecat sebagai Ketua DPR RI, tapi juga harus dihukum, karena secara terbuka melawan komitmen dan cita-cita bangsa dalam pemberantasan korupsi. Bahkan sebagai Ketua DPR-RI, Marzuki Alie secara sadar telah melanggar konstitusi negara," demikian Ismed.  [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya