Berita

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO/IST

Beranikah SBY Menghentikan Kontroversi Marzuki Alie

MINGGU, 31 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ketua DPR Marzuki Alie terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang meresahkan sekaligus melecehkan masyarakat. Untuk menghentikan hal ini, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden SBY harus turun tangan dengan menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR RI.

Saran di atas disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), Ismed Hasan Putro, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 31/7).

Menurut Ismed, menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR selain penting dilakukan untuk kebaikan Partai Demokrat yang dalam beberapa waktu belakangan dirundung masalah, juga penting untuk membuat suasana politik tetap kondusif. Dan, ini tak kalah penting, agar citra DPR di mata rakyat tidak ikut hancur seperti citra Partai Demokrat.


"Keinginan Marzuki Alie membubarkan KPK membuktikan bahwa yang bersangkutan anti pada komitmen bangsa ini untuk memberantas korupsi. Lebih ironis lagi bahwa pernyataan Marzuki Alie semakin menegaskan pada publik bahwa komitmen Ketua Dewan Pembina PD dan Presiden RI untuk melawan dan memimpin pemberantasan korupsi telah dikhianati dan ditentang oleh Marzuki Alie, yang merupakan salah satu unsur pimpinan dalam PD," ujar Ismed menjelaskan.

Sambung Ismed, apa pentingnya elite Demokrat menggunakan slogan  "katakan tidak pada korupsi" bila pada praktiknya ada elit partai itu yang justru hendak membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Marzuki Alie bukan saja patut dan pantas untuk ditarik atau dipecat sebagai Ketua DPR RI, tapi juga harus dihukum, karena secara terbuka melawan komitmen dan cita-cita bangsa dalam pemberantasan korupsi. Bahkan sebagai Ketua DPR-RI, Marzuki Alie secara sadar telah melanggar konstitusi negara," demikian Ismed.  [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya