Berita

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO/IST

Beranikah SBY Menghentikan Kontroversi Marzuki Alie

MINGGU, 31 JULI 2011 | 13:31 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ketua DPR Marzuki Alie terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang meresahkan sekaligus melecehkan masyarakat. Untuk menghentikan hal ini, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden SBY harus turun tangan dengan menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR RI.

Saran di atas disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), Ismed Hasan Putro, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 31/7).

Menurut Ismed, menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR selain penting dilakukan untuk kebaikan Partai Demokrat yang dalam beberapa waktu belakangan dirundung masalah, juga penting untuk membuat suasana politik tetap kondusif. Dan, ini tak kalah penting, agar citra DPR di mata rakyat tidak ikut hancur seperti citra Partai Demokrat.


"Keinginan Marzuki Alie membubarkan KPK membuktikan bahwa yang bersangkutan anti pada komitmen bangsa ini untuk memberantas korupsi. Lebih ironis lagi bahwa pernyataan Marzuki Alie semakin menegaskan pada publik bahwa komitmen Ketua Dewan Pembina PD dan Presiden RI untuk melawan dan memimpin pemberantasan korupsi telah dikhianati dan ditentang oleh Marzuki Alie, yang merupakan salah satu unsur pimpinan dalam PD," ujar Ismed menjelaskan.

Sambung Ismed, apa pentingnya elite Demokrat menggunakan slogan  "katakan tidak pada korupsi" bila pada praktiknya ada elit partai itu yang justru hendak membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Marzuki Alie bukan saja patut dan pantas untuk ditarik atau dipecat sebagai Ketua DPR RI, tapi juga harus dihukum, karena secara terbuka melawan komitmen dan cita-cita bangsa dalam pemberantasan korupsi. Bahkan sebagai Ketua DPR-RI, Marzuki Alie secara sadar telah melanggar konstitusi negara," demikian Ismed.  [guh]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya