Berita

fauzi bowo/ist

GREENPEACE

Abu Bakar: Fauzi Bowo Harus Bertindak Tegas

SENIN, 25 JULI 2011 | 14:07 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo didesak untuk segera memberikan sanksi kepada Greenpeace yang masih tidak mau mengikuti aturan hukum di Indonesia.

Desakan ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Alhabsy. Menurut anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ketidakberanian menindak Greenpeace itu pada gilirannya akan membuat negara tidak punya wibawa dan tidak punya kemampuan bersaing dengan negara lain.

"Masak (Greenpeace) di negara kita tidak ikut aturan. Kita harus lebih kuat dan berwibawa. Kalau hukumnya tidak kuat bagaimana bisa bersaing dengan negara lain," katanya.


Fauzi Bowo sendiri telah mengecam Greenpeace karena tak juga mendaftarkan organisasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta. Padahal LSM yang bermarkas pusat di Belanda ini telah beroperasi di Jakarta selama lima tahun.

"Itu adalah aturan main. Aturan hukum itu berlaku bagi siapa pun," tegas Fauzi Bowo hari Jumat lalu (22/7). Dia menegaskan, LSM yang tidak menaati aturan akan dibri sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UU 8/1985 tentang Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah 18/1985 tentang Pelaksanaan dari UU 8/1985, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) 5/1986, disebutkan bahwa setiap LSM wajib mendaftarkan diri ke Bakesbangpol pemerintah setempat.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 8/1985 disebutkan, pemerintah  (mendagri, gubernur, bupati/walikota) berwenang membekukan dan membubarkan LSM yang terbukti tidak memenuhi kewajiban. Jika merujuk pada Pasal 18, sejumlah pengamat dan politisi, termasuk  Front Betawi  Rempug (FBR) meyakini  Greenpeace telah mengangkangi hukum Indonesia

Abu Bakar melanjutkan, Foke semestinya langsung menindak tegas Greenpeace jika masih tetap tidak tunduk  pada hukum Indonesia. Menurut Abu, pemerintah langsung saja membekukan Greenpeace kalau memang terbukti tidak taat aturan.

"Mau Greenpeace kek, kalau lakukan kesalahan, tindak tegas saja. Kan pemerintah punya wewenang untuk membekukan," ujarnya berapi-api.

"Buat apa undang-undang kalau tidak ditegakkan? Fauzi Bowo harus berani bertindak tegas. Intinya, pemerintah harus berwibawa," demikian Abu Bakar. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya