Berita

fauzi bowo/ist

GREENPEACE

Abu Bakar: Fauzi Bowo Harus Bertindak Tegas

SENIN, 25 JULI 2011 | 14:07 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo didesak untuk segera memberikan sanksi kepada Greenpeace yang masih tidak mau mengikuti aturan hukum di Indonesia.

Desakan ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Alhabsy. Menurut anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ketidakberanian menindak Greenpeace itu pada gilirannya akan membuat negara tidak punya wibawa dan tidak punya kemampuan bersaing dengan negara lain.

"Masak (Greenpeace) di negara kita tidak ikut aturan. Kita harus lebih kuat dan berwibawa. Kalau hukumnya tidak kuat bagaimana bisa bersaing dengan negara lain," katanya.


Fauzi Bowo sendiri telah mengecam Greenpeace karena tak juga mendaftarkan organisasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta. Padahal LSM yang bermarkas pusat di Belanda ini telah beroperasi di Jakarta selama lima tahun.

"Itu adalah aturan main. Aturan hukum itu berlaku bagi siapa pun," tegas Fauzi Bowo hari Jumat lalu (22/7). Dia menegaskan, LSM yang tidak menaati aturan akan dibri sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UU 8/1985 tentang Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah 18/1985 tentang Pelaksanaan dari UU 8/1985, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) 5/1986, disebutkan bahwa setiap LSM wajib mendaftarkan diri ke Bakesbangpol pemerintah setempat.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 8/1985 disebutkan, pemerintah  (mendagri, gubernur, bupati/walikota) berwenang membekukan dan membubarkan LSM yang terbukti tidak memenuhi kewajiban. Jika merujuk pada Pasal 18, sejumlah pengamat dan politisi, termasuk  Front Betawi  Rempug (FBR) meyakini  Greenpeace telah mengangkangi hukum Indonesia

Abu Bakar melanjutkan, Foke semestinya langsung menindak tegas Greenpeace jika masih tetap tidak tunduk  pada hukum Indonesia. Menurut Abu, pemerintah langsung saja membekukan Greenpeace kalau memang terbukti tidak taat aturan.

"Mau Greenpeace kek, kalau lakukan kesalahan, tindak tegas saja. Kan pemerintah punya wewenang untuk membekukan," ujarnya berapi-api.

"Buat apa undang-undang kalau tidak ditegakkan? Fauzi Bowo harus berani bertindak tegas. Intinya, pemerintah harus berwibawa," demikian Abu Bakar. [guh]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya