Berita

fauzi bowo/ist

GREENPEACE

Abu Bakar: Fauzi Bowo Harus Bertindak Tegas

SENIN, 25 JULI 2011 | 14:07 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo didesak untuk segera memberikan sanksi kepada Greenpeace yang masih tidak mau mengikuti aturan hukum di Indonesia.

Desakan ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Alhabsy. Menurut anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ketidakberanian menindak Greenpeace itu pada gilirannya akan membuat negara tidak punya wibawa dan tidak punya kemampuan bersaing dengan negara lain.

"Masak (Greenpeace) di negara kita tidak ikut aturan. Kita harus lebih kuat dan berwibawa. Kalau hukumnya tidak kuat bagaimana bisa bersaing dengan negara lain," katanya.


Fauzi Bowo sendiri telah mengecam Greenpeace karena tak juga mendaftarkan organisasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta. Padahal LSM yang bermarkas pusat di Belanda ini telah beroperasi di Jakarta selama lima tahun.

"Itu adalah aturan main. Aturan hukum itu berlaku bagi siapa pun," tegas Fauzi Bowo hari Jumat lalu (22/7). Dia menegaskan, LSM yang tidak menaati aturan akan dibri sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UU 8/1985 tentang Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah 18/1985 tentang Pelaksanaan dari UU 8/1985, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) 5/1986, disebutkan bahwa setiap LSM wajib mendaftarkan diri ke Bakesbangpol pemerintah setempat.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 8/1985 disebutkan, pemerintah  (mendagri, gubernur, bupati/walikota) berwenang membekukan dan membubarkan LSM yang terbukti tidak memenuhi kewajiban. Jika merujuk pada Pasal 18, sejumlah pengamat dan politisi, termasuk  Front Betawi  Rempug (FBR) meyakini  Greenpeace telah mengangkangi hukum Indonesia

Abu Bakar melanjutkan, Foke semestinya langsung menindak tegas Greenpeace jika masih tetap tidak tunduk  pada hukum Indonesia. Menurut Abu, pemerintah langsung saja membekukan Greenpeace kalau memang terbukti tidak taat aturan.

"Mau Greenpeace kek, kalau lakukan kesalahan, tindak tegas saja. Kan pemerintah punya wewenang untuk membekukan," ujarnya berapi-api.

"Buat apa undang-undang kalau tidak ditegakkan? Fauzi Bowo harus berani bertindak tegas. Intinya, pemerintah harus berwibawa," demikian Abu Bakar. [guh]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya