Berita

sby/ist

SBY Jadi Presiden Indonesia Pertama yang Berbagi Mimbar dengan Orang Bermasalah di KPK

MINGGU, 24 JULI 2011 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Indonesia benar-benar dipimpin oleh kebohongan dan kemunafikan. Miniatur kebohongan dan kemunafikan para pemimpin tersebut tergambar secara gamblang dalam Rakornas Partai Demokrat, partai berkuasa.

Begitu kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Mashinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu malam, 24/7).

Buktinya, kata Masinton, dari atas mimbar panggung biru disiarkan 10 komitmen Sentul yang butir pertamanya menyebut Partai Demokrat harus meneguhkan jati diri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis, dan memegang etika politik bersih, cerdas, dan santun yang dibacakan Wakil Ketua DPP Demokrat Jhonny Allen Marbun.


Komitmen politik bersih itu jelas sangat bertolak belakang dengan berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan kader partai Demokrat. Diantara mereka ada yang sudah dipenjara seperti Amru Daulay dan mantan Walikota Bukit Tinggi, Jufri. Ada yang sedang menjalani pemeriksaan seperti Andi Mallaranggeng. Ada yang sedang menjadi buronan seperti Nazaruddin. Bahkan ada yang kasusnya nyaris dipetieskan KPK seperti kasus suap pembangunan pelabuhan dan bandar udara di wilayah timur Indonesia yang menyeret Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun.

"Tidak ada lagi garis yang membedakan antara bahasa kejujuran dan kebenaran dengan fakta kebohongan dan kemunafikan. Semuanya disatukan dalam panggung akrobatik. Dari atas mimbar biru Jhony Allen yang terlibat kasus suap membacakan politik bersih. Dari atas mimbar yang sama presiden SBY menyampaikan keluhan-keluhannya," kata Mashinton lagi.

Sedikit pun, sambung Mashinton, tidak ada keprihatinan dari Partai Demokrat terhadap kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang semakin memprihatinkan disampaikan dari atas mimbar biru itu. Bahkan sikap yang meniadakan kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dipertegas dengan pidato Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD kepada kadernya untuk mengutamakan kepentingan partai.

"Baru kali ini dalam sejarah Indonesia Presiden satu mimbar dengan orang yang sedang kena kasus di KPK karena melakukan praktek suap," demikian Mashinton. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya