Berita

Anis Baswedan

Wawancara

WAWANCARA

Anis Baswedan: Nazaruddin Memang Muda Tapi Perilakunya Purbakala

SABTU, 23 JULI 2011 | 07:15 WIB

RMOL. Di tengah ingar-bingar dinamika politik, publik sangat memerlukan pemimpin yang tegas, sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat.

“Publik memerlukan pemim­pin yang tidak bimbang, tapi tepat dalam mengambil keputu­san,” ungkap Rektor Universitas Paramadina, Anis Bas­wedan, di Jakarta.

Menurut Anis, semua masalah yang dihadapi pemimpin, harus dihadapi agar bisa diselesaikan dengan tepat. Jangan sam­pai tim­bul du­gaan-dugaan yang menyebutkan se­o­rang pe­mim­­pin ti­dak mengurusi ma­salah ter­sebut.


“Kalau masalah tidak dihadapi, maka akan memunculkan dugaan macam-macam,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana kredibilitas pe­me­rintah dalam pemberanta­san korupsi?
Dalam hal pemberantasan ko­rupsi, banyak urusan yang belum diselesaikan. Kita ini perlu mem­berikan kepastian hukum. Mulai dari urusan hukum kontrak sam­pai dengan kepastian hukum bagi warga negara.

Indonesia dalam hal kepastian hukum kontrak, sama seperti Ghana. Sangat rendah sekali. Se­ha­rusnya ada kesamaan penega­kan hukum semua masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa ada perlakuan yang equal di depan hukum, baik bagi rakyat yang punya pengaruh maupun rakyat  kecil.

Intinya penegakan hukum di Indonesia masih lemah?
Saat ini hukum lunglai di ha­dapan rakyat yang berkuasa. Tapi hukum tegak dan kokoh di depan rakyat kecil. Seharusnya itu tidak boleh terjadi.

Penegakan hukum itu urusan polisi, kejaksaan, dan KPK. Lem­baga-lembaga itu butuh perlin­dungan politik. Artinya, mereka bisa bekerja dengan baik jika mereka dilindungi secara politik.

Misalnya kepolisian meme­riksa seorang anggota partai politik. Tapi karena dekat dengan kekuasaan, orang itu tidak jadi diperiksa. Seharusnya orang itu bisa diperiksa, penegakan hukum harus jalan terus.
 
Partai Demokrat lagi didera masalah, bagaimana pemimpin bersikap?
Saya ingin mencontohkan, saya adalah seorang ayah dan juga seorang rektor. Ada masa di mana saya lebih dominan me­main­kan peran sebagai ayah. Tapi ada saatnya saya memainkan peran dominan sebagai rektor. Tergantung situasi dan tempat, sehingga tidak hanya bisa dibi­lang saya sebagai ayah saja atau saya sebagai rektor saja.

Begitu juga dengan posisi yang dimiliki Pak SBY sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga sebagai Presiden. Arti­nya, menurut saya yang penting adalah peran itu dimainkan sesuai dengan konteksnya.

Mengenai kasus Nazaruddin, apakah itu mencerminkan sisi gelap kaum muda Indonesia?
Usia Nazaruddin memang muda, tetapi perilakunya purba­kala. Jadi definisi anak muda itu adalah harus ada sesuatu yang baru. Kalau tidak ada sesuatu yang baru tidak ada yang menarik bagi anak muda. Anak muda itu menarik kalau ada yang baru. Bukan berdasarkan usianya. Misalnya memiliki ide baru, pen­dekatan baru, dan lain-lain. Sifat kebaruannya yang menarik bukan kemudaannya. Nazaruddin itu muda usianya tapi tidak mem­bawa sesuatu yang baru. Apa yang dilakukannya sangat pri­mitif dalam politik.

Bagaimana Anda menilai biaya pemilu begitu besar?
Ada lima hal yang krusial da­lam pemilu, yaitu: kekuatan ide, kekuatan massa, kekuatan uang,  kekuatan machinery poli­tik, dan kekuatan jaringan. Dari lima itu yang dominan adalah uang. Salah satu hal yang bisa dila­kukan adalah dengan mem­batasi biaya kampanye. Bukan mem­batasi sumbangan kam­panye.   [rm]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya