RMOL. Mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin kembali menuduh elit Demokrat sebagai penerima aliran dana APBN. Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, disebutnya menggunakan puluhan miliar uang dari APBN untuk berkampanye saat kongres di Bandung tahun lalu. Haruskan kita mempercayai apa yang disampaikan Nazaruddin.
Tak hanya itu, Nazaruddin juga menyebut kebobrokan KPK. Dia menyebut Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menerima sejumlah uang dari seorang pengusaha di rumahnya, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan seragam Pertahanan Sipil (Hansip). Pejabat KPK lainnya, Ade Raharadja disebut-sebut pernah bertemu dengan Anas untuk membuat deal-deal tertentu.
Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, sangat sukar untuk mempercayai setiap ocehan yang disampaikan Nazaruddin.
"Mana yang benar dan mana yang salah, susah membedakannya. Benar dan bohong tipis bedanya karena Nazaruddin ember," kata Eson, sapaan Emerson Yuntho saat diwawancarai
TV One, sesaat lalu (Selasa, 19/7).
Meski begitu, kata Eson, apa yang disampaikan Nazaruddin bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Demokrat, sebagai pihak yang sangat berkepentingan untuk mengclearkan semuanya, menindaklanjuti ocehan Nazaruddin itu. Demokrat harus memeriksa kader-kader yang disebutkan Nazaruddin.
KPK pun, kata Eson, perlu melalukan hal yang serupa. Melakukan pemeriksaan secara internal dan memeriksa nama-nama yang disebutkan Nazaruddin. Tidak fair, kata Eson, KPK mensikapi tuduhan Nazaruddin tanpa kemudian melakukan terlebih dahulu memeriksa mereka.
"Ini bisa dijadikan petunjuk. KPK bisa telusuri orang-orang yang sebut Nazaruddin, lalu melakukan pemriksaan internal. Cek pertemuan Anas dengan Ade rahardja. Dan yang paling penting, KPK harus menuntaskan kasusnya. Misalnya anggota DPR yang diduga terlibat tapi sampai saat ini belum juga tersentuh," demikian Eson.
[dem]
