Berita

presiden sby

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat: Apa Rakyat Sabar Menunggu 2014?

SELASA, 19 JULI 2011 | 11:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sekitar enam dan tujuh tahun lalu tidak banyak kalangan memiliki kekhawatiran terhadap kemampuan Presiden SBY mengelola negara seperti yang dimiliki kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Belakangan keadaan telah berubah, dan kini semakin banyak yang percaya bahwa SBY bukanlah pemimpin yang efektif.

“Dalam kurun waktu yang singkat beberapa lama ini, responnya (terhadap ketidakmampuan pemerintah) luar biasa,” ujar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi ketika membuka silaturahmi yang digelar di Markas PAD, di Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa pagi (19/7). Dalam pertemuan itu hadir, antara lain, mantan Kasad Letjen (purn) Kiky Syahnakri dan mantan Kepala Badan Intelijen ABRI Letjen (purn) Zaky Anwar Makarim.

“Terima kasih kepada media yang telah memberikan ruang bagi upaya pencerahan dan mempertajam, memperluas dan menambah masukan kepada penyelenggara yang kita yakini dan banyak orang yakini sudah hampir tidak mampu lagi melaksanakan konstitusi,” sambungnya.

Ketidakmampuan pemerintah dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintahan yang terlalu banyak, termasuk berbagai satgas yang belakangan dibentuk SBY. Hal ini mungkin memperlihatkan bahwa persoalan negara semakin meluas. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan sinyal bahwa pimpinan pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menata negara.

“Jumlah lembaga negara yang begitu banyak juga cenderung negatif, karena memakan anggaran dan tumpang tindih kerja, sehingga tidak ada fokus,” kata dia lagi.

“Semakin banyak yang marah di media massa. Semakin banyak yang ingin menduduki gedung DPR. Harga kebutuhan semakin tinggi. Apalagi yang akan terjadi. Mari kita nyalakan lilin-lilin besar di Nusantara ini agar terang benderang. Tapi masalahnya, apa rakyat masih sabar menunggu 2014,” demikian Soerjadi. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya