Berita

presiden sby

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat: Apa Rakyat Sabar Menunggu 2014?

SELASA, 19 JULI 2011 | 11:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sekitar enam dan tujuh tahun lalu tidak banyak kalangan memiliki kekhawatiran terhadap kemampuan Presiden SBY mengelola negara seperti yang dimiliki kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Belakangan keadaan telah berubah, dan kini semakin banyak yang percaya bahwa SBY bukanlah pemimpin yang efektif.

“Dalam kurun waktu yang singkat beberapa lama ini, responnya (terhadap ketidakmampuan pemerintah) luar biasa,” ujar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi ketika membuka silaturahmi yang digelar di Markas PAD, di Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa pagi (19/7). Dalam pertemuan itu hadir, antara lain, mantan Kasad Letjen (purn) Kiky Syahnakri dan mantan Kepala Badan Intelijen ABRI Letjen (purn) Zaky Anwar Makarim.

“Terima kasih kepada media yang telah memberikan ruang bagi upaya pencerahan dan mempertajam, memperluas dan menambah masukan kepada penyelenggara yang kita yakini dan banyak orang yakini sudah hampir tidak mampu lagi melaksanakan konstitusi,” sambungnya.

Ketidakmampuan pemerintah dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintahan yang terlalu banyak, termasuk berbagai satgas yang belakangan dibentuk SBY. Hal ini mungkin memperlihatkan bahwa persoalan negara semakin meluas. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan sinyal bahwa pimpinan pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menata negara.

“Jumlah lembaga negara yang begitu banyak juga cenderung negatif, karena memakan anggaran dan tumpang tindih kerja, sehingga tidak ada fokus,” kata dia lagi.

“Semakin banyak yang marah di media massa. Semakin banyak yang ingin menduduki gedung DPR. Harga kebutuhan semakin tinggi. Apalagi yang akan terjadi. Mari kita nyalakan lilin-lilin besar di Nusantara ini agar terang benderang. Tapi masalahnya, apa rakyat masih sabar menunggu 2014,” demikian Soerjadi. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya