Berita

presiden sby

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat: Apa Rakyat Sabar Menunggu 2014?

SELASA, 19 JULI 2011 | 11:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sekitar enam dan tujuh tahun lalu tidak banyak kalangan memiliki kekhawatiran terhadap kemampuan Presiden SBY mengelola negara seperti yang dimiliki kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Belakangan keadaan telah berubah, dan kini semakin banyak yang percaya bahwa SBY bukanlah pemimpin yang efektif.

“Dalam kurun waktu yang singkat beberapa lama ini, responnya (terhadap ketidakmampuan pemerintah) luar biasa,” ujar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi ketika membuka silaturahmi yang digelar di Markas PAD, di Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa pagi (19/7). Dalam pertemuan itu hadir, antara lain, mantan Kasad Letjen (purn) Kiky Syahnakri dan mantan Kepala Badan Intelijen ABRI Letjen (purn) Zaky Anwar Makarim.

“Terima kasih kepada media yang telah memberikan ruang bagi upaya pencerahan dan mempertajam, memperluas dan menambah masukan kepada penyelenggara yang kita yakini dan banyak orang yakini sudah hampir tidak mampu lagi melaksanakan konstitusi,” sambungnya.

Ketidakmampuan pemerintah dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintahan yang terlalu banyak, termasuk berbagai satgas yang belakangan dibentuk SBY. Hal ini mungkin memperlihatkan bahwa persoalan negara semakin meluas. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan sinyal bahwa pimpinan pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menata negara.

“Jumlah lembaga negara yang begitu banyak juga cenderung negatif, karena memakan anggaran dan tumpang tindih kerja, sehingga tidak ada fokus,” kata dia lagi.

“Semakin banyak yang marah di media massa. Semakin banyak yang ingin menduduki gedung DPR. Harga kebutuhan semakin tinggi. Apalagi yang akan terjadi. Mari kita nyalakan lilin-lilin besar di Nusantara ini agar terang benderang. Tapi masalahnya, apa rakyat masih sabar menunggu 2014,” demikian Soerjadi. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya