Berita

presiden sby

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat: Apa Rakyat Sabar Menunggu 2014?

SELASA, 19 JULI 2011 | 11:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sekitar enam dan tujuh tahun lalu tidak banyak kalangan memiliki kekhawatiran terhadap kemampuan Presiden SBY mengelola negara seperti yang dimiliki kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Belakangan keadaan telah berubah, dan kini semakin banyak yang percaya bahwa SBY bukanlah pemimpin yang efektif.

“Dalam kurun waktu yang singkat beberapa lama ini, responnya (terhadap ketidakmampuan pemerintah) luar biasa,” ujar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi ketika membuka silaturahmi yang digelar di Markas PAD, di Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa pagi (19/7). Dalam pertemuan itu hadir, antara lain, mantan Kasad Letjen (purn) Kiky Syahnakri dan mantan Kepala Badan Intelijen ABRI Letjen (purn) Zaky Anwar Makarim.

“Terima kasih kepada media yang telah memberikan ruang bagi upaya pencerahan dan mempertajam, memperluas dan menambah masukan kepada penyelenggara yang kita yakini dan banyak orang yakini sudah hampir tidak mampu lagi melaksanakan konstitusi,” sambungnya.

Ketidakmampuan pemerintah dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintahan yang terlalu banyak, termasuk berbagai satgas yang belakangan dibentuk SBY. Hal ini mungkin memperlihatkan bahwa persoalan negara semakin meluas. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan sinyal bahwa pimpinan pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menata negara.

“Jumlah lembaga negara yang begitu banyak juga cenderung negatif, karena memakan anggaran dan tumpang tindih kerja, sehingga tidak ada fokus,” kata dia lagi.

“Semakin banyak yang marah di media massa. Semakin banyak yang ingin menduduki gedung DPR. Harga kebutuhan semakin tinggi. Apalagi yang akan terjadi. Mari kita nyalakan lilin-lilin besar di Nusantara ini agar terang benderang. Tapi masalahnya, apa rakyat masih sabar menunggu 2014,” demikian Soerjadi. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya