Beda dengan Partai Lain, Demokrat Ngaku Tak Mau Intervensi Hukum

RMOL. Partai Demokrat mengabaikan desakan dan penyesalan beberapa anggota Panitia Kerja Mafia Pemilihan Umum karena Kepolisian belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi.

"Itu kan kata mereka. Itukan opini. Biarkan saja Kepolisian bekerja secara proporsional dan profesional," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Nah, menurut Ramadhan, pada titik inilah perbedaan Partai Demokrat dengan partai-partai yang lain. Partai penguasa ini percaya sepenuhnya terhadap kinerja aparat hukum.

"Kami tidak akan pernah mau intervensi apa yang harus dilakukan Kepolisan, siapa yang harus diperiksa, siapa yang harus jadi tersangka, kapan mau disangakakan, itu terserah kepolisian. Kami nggak melo-melo. Nggak ikut-ikutan di situ," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Panja Mafia Pemilu, Akbar Faizal, mengatakan keraguan Polisi menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka adalah hal ganjil. Sementara Panja Mafia Pemilu dalam penyelidikannya telah menemukan titik terang soal peran Andi Nurpati. Meski Akbar mengaku tak bisa apa-apa.

"Namun, ini bukan domain DPR. Biarkan polisi bekerja, Panja itu tugasnya memperjelas masalah, lalu tinggal masyarakat menilai. Kalau Andi tidak diputuskan statusnya, berarti polisi makin dipertanyakan," ujar Akbar ketika ditemui seusai mengisi diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu siang (16/7).

Pernyataan senada juga diungkapkan anggota Panja Mafia Pemilu dari Partai Kebangkitan Bangsa, Malik Haramain.

"Mestinya Polisi sudah bisa menetapkan tersangka lain, terutama kepada orang-orang yang selama ini diduga kuat menjadi aktor pemalsuan dan penggelapan surat MK," kata anggota Panja Mafia Pemilu dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, dalan pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online, (Sabtu, 16/7). [zul]