Berita

sby/ist

Hatta Cs: SBY Tidak Layak Lagi Disebut Pemimpin Nasional!

SENIN, 18 JULI 2011 | 19:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Presiden SBY tidak layak lagi disebut sebagai pemimpin nasional. Pasalnya,  presiden SBY tidak merujuk sama sekali rekomendasi yang diberikan Tim-8, khususnya tentang pencopotan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kriminalisasi KPK.

Demikian pernyataan sikap aktivis Gerakan 77/78. Mewakili 31 aktivis 77/78, M Hatta Taliwang, menegaskan, pembiaran Presiden SBY terhadap pejabat Polri dan Kejaksaan Agung yang terlibat kriminalisasi untuk tetap bercokol mengisi puncak pimpinan dimasing-masing lembaganya menjadi bukti kalau reformasi hukum yang dicanangkan SBY hanyalah omong kosong. Padahal, bukti-bukti adanya tindak kriminal dalam rekayasa kasus tersebut sudah tersedia. Ada rekaman hubungan telepon.

"Presiden dengan sengaja membiarkan krisis kepercayaan (distrust) terhadap Polri dan Kejaksaan lalu merembet ke lembaga-lembaga negara lain dengan cara tidak menjalankan kewenangannya untuk memulihkan kepercayaan terhadap dua lembaga tersebut melalui pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung. Mereka secara terang-terangan melanggar asas-asas moral peradilan," kata Hatta.


Tanpa sikap demikian, ditambahkan Hatta, sikap SBY khususnya tentang penghentian proses peradilan Bibit-Chandra, menjadi tidak ada artinya sama-sekali.

"Bukti-bukti rekaman para mafia peradilan sama-sekali tidak menggerakkan hati Presiden untuk berusaha menegakkan keadilan sejalan dengan rasa keadilan rakyat," imbuhnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya