Berita

sby/ist

Gagal Bina Demokrat, SBY Tak Bisa Diharapkan Selamatkan Uang Negara yang Dikemplang Perusahaan Migas Asing

SENIN, 18 JULI 2011 | 12:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Mentalitas inlander pejabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, yang menutupi pengemplangan pajak 14 perusahaan minyak dan gas asing patut disayangkan.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aksi mengemplang pajak itu merugikan sekitar Rp 1,6 triliun. Adapun ekonom Ichsanuddin Noersy memperkirakan kerugiaan negara dapat mencapai Rp 64 triliun.

"Mengingat besarnya kerugian negara yang dimungkinkan oleh aksi korupsi tersebut, dan menimbang banyaknya potensi pemanfaatan dana tersebut untuk program kerakyatan (semisal dimasukkan ke tabungan BPJS kelak), maka harus ada tindakan yang tegas dan segera dari negara terhadap para korporasi asing yang nakal ini," ujar Gde Sandra, aktivis prodemokrasi, pagi ini.


Bila ada di antara korporasi tersebut yang menolak membayar kewajiban pajak atau melawan proses hukum NKRI, maka negara sebagai pemilik wilayah konsesi berhak mencabut izin atau membatalkan kontrak dengan korporasi tersebut.

"Namun, jujur saja, saya meragukan adanya niat baik tersebut pada pemerintahan Yudhoyono. Saya juga khawatir tidak ada kesanggupan dan keberanian," ujarnya lagi.

Salah satu yang membuatnya ragu adalah ketidakmampuan SBY membina partainya sendiri. Selain itu, menurutnya, SBY pun tidak bernyali menindak bawahannya yang bermasalah.

"SBY jelas tak dapat kita harapkan," demikian Gde Sandra. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya