Berita

sri mulyani/ist

Tak Seperti Aung San Suu Kyi, Apa Maksud Sri Mulyani

SABTU, 16 JULI 2011 | 18:35 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Salah satu hal yang dibicarakan Sri Mulyani Indrawati dalam wawancara di televisi Bloomberg adalah tentang apa yang disebutnya sebagai kelompok kepentingan yang masuk ke wilayah politik dan berusaha mempengaruhi kebijakan nasional untuk kepentingan pribadi.

Wawancara itu ditayangkan Bloomberg pada 5 Juli lalu dan transkripnya dimuat secara utuh di website resmi Sri Mulyani.

Menurut praktisi media, Muschlis Hasyim, pernyatan Sri Mulyani memperlihatkan kecenderungan Sri Mulyani menunggangi keadaan di dalam negeri demi keuntungan pribadi. Ada nada memojokkan partai politik dalam kalimat pendek Sri Mulyani itu.

“Ini adalah bukti bahwa Sri  Mulyani dan kelompoknya memang sedang berupaya mendelegitimasi partai politik yang ada. Dengan maksud agar rakyat menganggap partai politik adalah hambatan terbesar dalam demokrasi Indonesia,” ujar Muchlis ketika dihubungi Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu petang, 16/7).

Menurut jurnalis senior ini, cara yang digunakan Sri Mulyani dan kelompok pendukungnya yang ada di Indonesia tidak elok. Kalau memang ingin merebut kekuasaan, Sri Mulyani disarankan untuk bertarung di dalam meniru, misalnya, tokoh perempuan Myanmar, Aung San Suu Kyi yang berjuang dari dalam dan siap menghadapi semua teror dan diskriminasi politik yang dialamatkan kepada dirinya. Dalam dua dekade terakhir Aung San Suu Kyi melawan rezim militer dan selama masa itu, ia mendekam dalam tahanan rumah selama 15 tahun. Aung San Suu Kyi baru dibebaskan akhir tahun lalu.

“Mereka menggambarkan Sri Mulyani sebagai tokoh yang paling kredibel dan pantas menjadi presiden. Tetapi mereka menutup berbagai bukti kegagalan Sri Mulyani,” ujarnya lagi.

Muchlis mencontohkan keterlibatan Sri Mulyani dalam skandal danatalangan Bank Century dan kegagalan Sri Mulyani dalam mereformasi sektor pajak.

“Yang terakhir, kita tahu bahwa selama Sri Mulyani menjadi menteri keuangan ada 14 perusahaan migas asing yang mengemplang pajak,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya